BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur Untuk Mencapai Universal Coverage Jamsostek

Surabaya, tvOnenews.com - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di rumah dinas Gubernur Jawa Timur. Pertemuan ini merupakan bagian dari kegiatan Safari Ramadan yang digelar BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai upaya mencapai universal coverage di Provinsi Jawa Timur.

BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong cakupan kepesertaan untuk melindungi seluruh pekerja dari risiko yang mungkin dialami pada saat bekerja atau dalam perjalanan dari dan menuju tempat kerja. Perlindungan Jaminan Sosial bagi seluruh pekerja merupakan bagian dari salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Sampai dengan Maret 2025 total eligible peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jawa Timur yaitu 16,4 juta. Sebanyak 5,3 juta (32,4 persen) merupakan peserta aktif dan 11,1 juta belum terdaftar sebagai peserta.

“Saya ingin mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. Pertumbuhan Tenaga Kerja aktif di Jawa Timur termasuk cukup tinggi, di tahun 2024 pertumbuhannya mencapai 500 ribu peserta. Hal ini karena sinergi dan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota,” ungkap Asep.

Sumber :

• istimewa

Baca Juga

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Turun Langsung Jenguk Pasien, Tegaskan Negara Hadir dan Pastikan Layanan Optimal

“Saat ini kami bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten, Kota untuk melindungi pekerja di ekosistem aparatur desa dan pekerja informal agar dapat tercover BPJS Ketenagakerjaan, kami juga mendorong perusahaan dan pemberi kerja untuk mematuhi regulasi dan membayarkan hak pekerja dengan sesuai, ” tambahnya.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara.

Peran Pemerintah Jawa Timur sangat dibutuhkan untuk melindungi para pekerja rentan di wilayahnya. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan salah satu cara untuk melindungi para pekerja informal atau pekerja rentan di Jawa Timur.