Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Penyelewengan BBM Subsidi di Sultra, Kerugian Negara Rp105 Miliar

Jakarta, tvOnenews.com - Dittipidter Bareskrim Polri membongkar kasus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang terjadi di wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin menjelaskan, hasil penyelidikan menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Kerugian tersebut mengindikasikan adanya tata kelola distribusi BBM yang longgar di daerah tersebut.

Nunung menyebut, pihaknya telah menemukan gudang penampungan BBM subsidi ilegal yang beralamat di Lorong Teppoe, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.

"Kami menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya tiga truk tangki, sejumlah tandon, dan solar subsidi yang telah disalahgunakan, serta ditemukan pula alat-alat yang digunakan untuk memindahkan dan menjual BBM subsidi ilegal tersebut," ungkap Nunung, Senin (3/3/2025).

Lebih jauh, Nunung membeberkan modus operandi dari kegiatan ilegal ini melibatkan pemindahan solar subsidi dari truk tangki pengangkut yang seharusnya didistribusikan ke SPBU dan SPBU-Nelayan ke gudang penimbunan tanpa izin.

Kemudian dipindahkan ke tangki industri untuk dijual dengan harga non-subsidi.

"Kami juga menemukan adanya pengelabuan GPS pada truk pengangkut, sehingga keberadaan truk yang mengangkut BBM subsidi bisa dimanipulasi," jelas Nunung.

Adapun, jumlah total BBM subsidi yang disita mencapai 10.957 liter yang merupakan sisa hasil penyalahgunaan sebelumnya.

Nunung menegaskan bahwa kegiatan ilegal ini berpotensi menyebabkan kerugian negara yang besar, dengan estimasi kerugian mencapai lebih dari Rp 105 miliar selama dua tahun terakhir hanya di wilayah Kolaka.

"Kami berkomitmen untuk mengembangkan penyidikan ini dan mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelewengan BBM bersubsidi," tambahnya.

Nunung menambahkan, dalam kasus ini penyidik telah memeriksa 15 saksi.

"Sementara ini terdapat beberapa pihak yang diduga terlibat, termasuk oknum dari PT Pertamina, pemilik SPBU-Nelayan, dan penyedia armada pengangkut BBM," beber Nunung.

Pihak yang diduga terlibat dalam penyelewengan ini antara lain adalah inisial BK, yang diduga mengelola gudang penimbunan tanpa izin. Serta inisial A, pemilik SPBU-Nelayan di Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana.

Selain itu, ada pula dugaan keterlibatan inisial T, yang bertanggung jawab atas penyediaan armada truk pengangkut. Serta oknum pegawai PT PPN yang diduga memberikan perbantuan dalam proses penebusan BBM subsidi ke PT Pertamina.

Tindak pidana terkait penyalahgunaan distribusi BBM subsidi ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga enam tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

"Pengungkapan ini adalah bukti komitmen kami dalam pemberantasan penyelewengan subsidi BBM yang dapat merugikan negara dan masyarakat, serta mengganggu ketahanan energi nasional," tandasnya.

(rpi/vsf)