RUU Perampasan Aset Tidak Masuk Prioritas DPR, Menkum Supratman Lakukan Dialog dengan Parlemen

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset belum masuk dalam daftar prioritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Untuk mengatasi hal ini, pihaknya tengah mengupayakan dialog dengan parlemen dan ketua-ketua umum partai politik guna memastikan pembahasan RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mendatang.

“Saat ini kami sedang melakukan upaya dialog bersama dengan parlemen, dengan Ketua-Ketua Umum Partai Politik,” ujar Supratman di Jakarta Selatan, dikutip Kamis (21/11/2024).

Supratman menjelaskan bahwa dialog ini bertujuan untuk memastikan RUU Perampasan Aset mendapat dukungan dari DPR. Ia menambahkan, pemerintah juga akan melaporkan perkembangan Prolegnas kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

“Supaya begitu Presiden Prabowo akan mengirim supres untuk masuk di dalam Prolegnas yang akan datang, memastikan bahwa itu akan dijamin untuk dibahas dan dilakukan pembahasan di parlemen,” kata Supratman.

“Nanti setelah beliau balik dari luar negeri, kami akan melaporkan perkembangannya terkait dengan Prolegnas yang ada, dan akan meminta pandangan beliau terkait dengan itu,” tambahnya.

Supratman mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi adalah isu yang berkembang terkait judul dan materi dalam RUU tersebut. Ia menyebut Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan perubahan nama dari “Perampasan Aset” menjadi “Pemulihan Aset” atau “Recovery Aset.”

“Di parlemen kemarin kan berkembang terkait dengan isu baik menyangkut judul. DPR kemarin lewat Badan Legislasi mengusulkan bukan Perampasan Aset, tapi Pemulihan Aset, Recovery,” jelasnya.

Selain judul, materi RUU juga menghadapi resistensi di kalangan anggota DPR, yang menjadi tantangan dalam proses pembahasan lebih lanjut.

Meski menghadapi sejumlah kendala, Supratman menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan RUU yang diusulkan dapat diselesaikan.

“Tetapi saya punya tugas memastikan bahwa setiap undang-undang yang pemerintah ajukan, yang diinisiasi oleh pemerintah, itu harus selesai,” tegasnya.

RUU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang dianggap penting untuk memberantas tindak pidana korupsi, namun hingga saat ini pembahasannya masih tertunda di parlemen. Upaya dialog yang dilakukan Menkumham diharapkan mampu mempercepat proses legislasi ini. (agr/nsp)