Menurutnya, ada perbedaan signifikan antara opini di media sosial dan realitas sehari-hari yang dialami masyarakat. Masyarakat kelas menengah cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh dinamika online.
Prabu juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatur media sosial bukan bertujuan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk mengendalikan penyebaran berita bohong atau hoaks yang marak beredar.
“Regulasi yang dibuat bukan untuk membatasi kebebasan bicara, tapi untuk menjaga agar ekosistem digital tetap sehat dan informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang benar dan bermanfaat,” tegasnya.
Kesimpulannya, keberasilan Jokowi dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta gaya kepemimpinannya yang merakyat, telah membuat kepuasan publik tetap tinggi.
Meski banyak tantangan di dunia maya, kepercayaan publik di dunia nyata terus terjaga. Dengan pencapaian ini, Jokowi meninggalkan fondasi yang kuat bagi pemerintahan berikutnya. (rpi)
Load more