Usul ke DPR, Asabri Minta Kucuran Modal Rp3,6 Triliun untuk Tombok Ekuitas Negatif hingga Kekuragan Aset Investasi

Jakarta, tvOnenews.com - PT Asabri (Persero) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,61 triliun dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Pihak Asabri menyampaikan bahwa modal tersebut nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ekuitas negatif.

Selain itu, Direktur Utama Asabri Wahyu Suparyono juga menyampaikan bahwa dana tersebut juga akan dipakai untuk mengatasi solvabilitas jangka panjang, dan kekurangan aset investasi.

"Sehingga Asabri dapat memastikan kemampuan pemenuhan kewajiban manfaat kepada prajurit TNI, Polri, dan ASN di lingkungan Kemhan dan Polri," kata Wahyu Suparyono dalam keterangannya yang dipantau secara daring.

Selain itu, PMN juga akan digunakan untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 90% serta Corporate Bond sebesar 10% sehingga menghasilkan pendapatan baru dari investasi tersebut.

Wahyu Suparyono menyampaikan, perseroan menggunakan metode pemenuhan arus kas berbasis risiko yang menjumlahkan kekurangan arus kas bebas dalam mencukupi kekurangan modal berbasis risiko atau Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) untuk menghitung usulan PMN tersebut.

Wahyu mengatakan, jumlah aset investasi yang dimiliki Asabri saat ini belum mampu memberikan hasil untuk menutup selisih antara pembayaran klaim dengan penerima premi lantaran besarnya aset investasi non-produktif.

Selain itu, tingginya beban klaim dibandingkan penerimaan premi juga menjadi dampak dibutuhkannya sumber pendanaan atau pendapatan lain guna menutup selisih antara premi dan beban klaim.

“Karena langkah strategis yang telah dilakukan tersebut di atas diperkirakan belum memberi sustainability jangka panjang, maka perseroan berencana untuk mengajukan PMN Rp 3,61 triliun untuk APBN tahun 2025,” kata Wahyu. 

Diketahaui, Asabri saat ini telah melakukan pembayaran program pensiun kepada lebih dari 484 ribu peserta dengan total pembayaran Rp 17,3 triliun.

Selain uang pensiun, Asabri juga melakukan pembayaran klaim THT, JKK, dan JKM sebesar Rp 1,7 triliun di tahun 2023.

Intinya, Asabri tengah menghadapi sejumlah masalah penting seperti ekuitas yang negatif diakibatkan penurunan nilai wajar aset investasi, rasio klaim, hingga kenaikan beban cadangan sehingga butuh sokongan modal negara. (rpi)