PT KAI mengumumkan telah menerima kucuran dana segar Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun untuk pengadaan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek.
Usai Komisi VI DPR RI RI mendukung usulan PMN senilai Rp44,24 triliun, Menteri Erick Thohir menyatakan BUMN berkomitmen untuk menjadi benteng ekonomi nasional.
Sembilan Fraksi Komisi VI DPR RI menyatakan mendukung usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 senilai senilai Rp44,2 triliun untuk Kementerian BUMN.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp44,24 triliun untuk 16 perusahaan di APBN tahun 2025.
Dirut Asabri Wahyu Suparyono menyampaikan usulan suntikan PMN akan dipakai untuk mengatasi solvabilitas jangka panjang hingga masalah kurangnya aset investasi.
Menkeu Sri Mulyani bernegosiasi karena DPR hanya menyetujui pemberian PMN kepada LPEI sebesar Rp5 triliun dari yang diajukan sebelumnya senilai Rp10 triliun.
Anggota Komisi VI DPR RI mengatakan pemberian PMN hanya diberikan ke badan usaha milik negara (BUMN) yang berkontribusi terhadap pemajuan ekonomi dan devisa.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI menjelaskan, Jalan Tol Trans Sumatera yang Digarap HK di tahap I sudah rampung 800 kilometer per Juni 2024.
Direktur Utama PELNI Tri Andayani menyampaikan bahwa PT Pelayaran Nasional Indonesia membutuhkan PMN sebesar Rp500 miliar untuk pembelian satu unit kapal baru.
Direktur Utama Hutama Karya (HK) Budi Harto menyampaikan bahwa permohonan PMN tersebut akan dipakai untuk lanjutan proyek Ruas Jalan Tol Palembang - Betung.
Direktur PT INKA menyampaikan, penambahan PMN sebesar Rp965 miliar itu akan dipakai untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas produksi kereta api nasional.