Mohon-mohon ke DPR, Sri Mulyani Nego agar Suntikan Modal LPEI Tetap Disetujui Rp10 Triliun: Kita Bisa Mengawasi Tata Kelolanya Bersama

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memohon-mohon kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait penyertaan modal negara (PMN) untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Pasalnya, DPR hanya menyetujui pemberian PMN kepada LPEI atau Eximbank sebesar Rp5 triliun dari yang diajukan sebelumnya senilai Rp10 triliun.

Maka dari itu, Kemenkeu sebagai kementerian yang menaungi LPEI mencoba menawar keputusan DPR tersebut. Sri Mulyani memohon agar DPR tetap menyetujui usulan PMN awal untuk memberi kesempatan LPEI memperbaiki tata kelola yang sempat bermasalah.

"Setahu saya kemarin kita menyampaikan 10 triliun dan kemudian pendalaman juga 10 triliun," ujar Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR RI, dikutip Kamis (4/7/2024).

Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan sebetulnya telah memberikan syarat kepada LPEI untuk memperbaiki kinerjanya supaya suntikan dana segar dari negara itu masuk.

Menkeu telah meminta manajemen baru untuk segera menyelesaikan audit kinerja dan bisnis modelnya untuk membalikkan kerugian akibat persoalan tata kelola sebelumnya.

Baca Juga

DPR Sebut Perekrut Luar Negeri Harus Ikuti Standar Minimum di UU PPRT

"Pada saat yang sama LPEI perlu untuk mengembangkan good bank-nya dan itu kita usulkan 10 triliun di dalam rangka untuk membangun dan mendukung ekspor Indonesia," tutur Sri Mulyani.

Dari sisi penyehatan, Sri Mulyani menyebut LPEI telah melakukan pencadangan untuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang sudah membaik dalam rangka pemulihan kinerja.

Maka, Menkeu pun kembali memohonka PMN untuk LPEI sebesar Rp10 triliun supaya  disetujui oleh Komisi XI agar Eximbank tersebut tetap sustainable.

"Kalau kami boleh meminta kepada Bapak Pimpinan dan Komisi XI seluruhnya, di dalam rangka untuk bisa bersama-sama mengawal LPEI agar menjadi lembaga untuk bisa mendukung ekspor Indonesia dengan tata kelola yang baik dan enforcement terhadap berbagai keputusan-keputusan yang menyebabkan LPI dalam hal ini mengalami kerugian,"

"Aparat hukumnya bahkan sudah turun dari Kejaksaan dari KPK dan akan dikawal dengan BPK dan bahkan juga BPKP kita masuk. Kalau boleh kita tetap kembali pada 10 triliun, Pak. Supaya dia betul-betul kembali untuk sustainable," ujarnya.