Kejagung memeriksa seorang saksi berinisial ZH yang menjabat sebagai Risk Analyst LPEI tahun 2021 untuk mengusut dan memperkuat pembuktian kasus korupsi Sritex.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada direksi dan komisaris PT Mentari Agung Jaya Usaha atau MAJU.
KPK sita mobil Alphard dari rumah anggota DPR RI, terkait korupsi kredit fiktif LPEI senilai Rp 11,7 triliun. Mobil atas nama perusahaan milik tersangka.
Sebanyak 1.040 petani kopi dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau mulai menjalani kegiatan "Kick Off" dan Pendampingan Program
KPK memanggil CFO atau Direktur Keuangan PT Caturkarsa Megatunggal untuk menjadi saksi kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
KPK menerima limpahan penanganan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada tiga debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung memeriksa 6 saksi baru dalam kasus kredit Sritex, termasuk dari bank pelat merah.
KPK kembali periksa mantan Direktur Pelaksana I LPEI periode 2009 -2018, Dwi Wahyudi, yang disebut berperan dalam proses pencairan kredit ke PT Petro Energy (PE)
LPEI: Perang dagang AS-China jadi peluang emas ekspor Indonesia. Diversifikasi pasar, kerja sama internasional, dan dukungan Eximbank jadi kunci sukses.
PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).