Ramai Kebijakan Baru Seragam Sekolah, PGRI DIY Sebut Perlu Toleransi Waktu dan Jalan Alternatif

Yogyakarta, tvOnenews.com - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kadarmanta Baskara Aji turut memberikan respon mengenai kebijakan baru Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) soal seragam sekolah yang belakangan terakhir ramai diperbincangkan.

Dalam kebijakan baru itu disebutkan bahwa seragam baru dari tingkat SD, SMP hingga SMA akan ganti usai lebaran.

Terkait hal tersebut, menurut Aji, untuk penggantian seragam sekolah perlu ada toleransi waktu karena bagi orang tua bukan sesuatu yang murah. Bahkan, bagi masyarakat kecil atau dari keluarga kurang mampu, seragam sekolah bisa dipakai lebih dari setahun.

"Mungkin kelas 1-3 SMP itu kan seragamnya sama, SD juga gitu, SMA juga gitu, jadi kalau ada kebijakan baru soal seragam harus ada toleransi waktu yang cukup supaya orang tua bisa menyiapkan (seragam sekolah baru) anaknya," kata Aji, Rabu (17/4/2024). 

Pun, lanjutnya, harus ada intervensi bagi kelompok siswa dari latar belakang keluarga tidak mampu supaya dicari alternatif darimana mendapatkan seragamnya.

Sebetulnya untuk kasus tertentu, kata Aji, pengadaan seragam sekolah bisa dari sumber daya lain misalnya subsidi silang antar siswa atau dari dana sekolah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) juga bisa dipakai untuk mengganti seragam siswa.

Itu perlu disosialisasikan dan sekolah-sekolah agar mempersiapkan supaya tidak ada kesulitan bagi anak-anak selama masa transisi penggantian seragam.