Kendari, tvOnenews.com - Sambil membawa poster tuntutan dan keranda mayat, ratusan CPNS dan PPPK menggelar aksi di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (10/3/2025) siang.
Dalam tuntutannya, massa menolak penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK yang dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang juga disetujui Komisi II DPR RI.
Demonstrasi itu sempat diwarnai kericuhan dan aksi banting meja lantaran mereka tidak puas dengan penjelasan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara, Bahtra Banong yang dihubungi via panggilan video.
Massa menilai penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK hingga Maret 2026 tersebut merupakan bentuk ketidakadilan lantaran sebagian dari PPPK akan memasuki masa pensiun.
Koordinator Aksi, Rasidman mengatakan dalam pengakatan itu seharusnya pemerintah pusat juga tidak menyeragamkan pengangkatan seleksi tahap satu dan dua. Karena disitu ada perbedaan masa kerja.
“Mereka menyeragamkan pengangkatan seleksi PPPK tahap satu, disitu kan ada perbedaan seharusnya karena ada yang sudah mengabdi puluhan tahun dan ada yang baru setahun dua tahun, kami minta jangan diseragamkan karena ini tidak adil,” ungkap Rasidman.
Aksi demonstrasi ini pun diterima Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala dan sejumlah anggota dewan lainnya. DPRD Sultra pun menyetujui penolakan penundaan pengangkatan ini dan akan langsung menyurati Presiden Prabowo Subianto.
Load more