Forum Demokrasi Rakyat Jatim Menggelar Diskusi Harkamtibmas

tvOnenews.com - Puluhan anggota Forum Demokrasi Rakyat Jatim, menggelar diskusi Harkamtibmas dan pernyataan sikap terkait tuntutan aksi 17 + 8, di Caffe Local Point Surabaya, Jumat 26 Desember 2025. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
 
Dalam diskusi ini, Forum Demokrasi Rakyat Jatim menyatakan bahwa aksi 17+8 merupakan gerakan desakan terbuka yang muncul pada Agustus 2025, dan disuarakan oleh sejumlah aktivis dan figur publik melalui media sosial.

Menurut ketua Forum Demokrasi Rakyat Jatim, Ersha Pradana Putra, gelombang demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada Agustus 2025 dipicu oleh berbagai isu yang menimbulkan kekecewaan publik, serta ada beberapa kejadian penting yang mendasari munculnya tuntutan ini.
 
Tuntutan yang diajukan oleh gerakan 17+8 bukanlah sebuah kejutan mengingat kondisi sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Respons dari berbagai pihak, mulai dari Presiden, DPR, TNI Polri hingga sektor ekonomi menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menanggapi dengan serius aspirasi rakyat sambil tetap menghormati supremasi hukum yang ada.

"Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga supremasi hukum sesuai dengan aspirasi yang disuarakan oleh gerakan 17+8. Gerakan ini yang mencakup berbagai tuntutan seputar isu politik, ekonomi dan keamanan yang mencerminkan harapan masyarakat terhadap perbaikan sistem pemerintahan yang lebih transparan, adil dan berbasis pada prinsip hukum yang kuat," terang Ersha Pradana Putra.

Sumber :

• Istimewa

Ditambahkan Ersha, dalam konteks ini, tuntutan yang datang dari publik bukan hanya sekadar protes atau desakan, melainkan sebuah panggilan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu berlandaskan pada supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sejalan dengan tuntutan 17 + 8, pemerintah juga diharapakan untuk memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mendukung program - program pro rakyat, subsidi tepat sasaran, bantuan sosial, hingga insentif bagi sektor produktif dijalankan agar masyarakat tidak hanya sekadar bertahan tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidupnya.