tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penghematan anggaran negara akan lebih besar dari perkiraan awal, yaitu Rp306,69 triliun, dengan target mencapai Rp750 triliun. Efisiensi ini akan dilakukan dalam tiga tahap utama, dimulai dengan penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati. Pada tahap pertama, pemerintah berhasil menghemat Rp300 triliun dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
Sebagai bagian dari strategi pengelolaan efisiensi anggaran, Prabowo mengalokasikan Rp300 triliun untuk Danantara, sebuah badan pengelola investasi yang akan membiayai proyek-proyek strategis nasional di sektor infrastruktur, energi, dan teknologi.
Pakar digital Anthony Leong mengusulkan agar sebagian dari dana efisiensi ini diinvestasikan dalam Bitcoin. Ia menyoroti bahwa beberapa negara, seperti El Salvador, telah menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan devisa mereka. Menurutnya, Indonesia dapat mengambil langkah serupa untuk meningkatkan daya tahan ekonomi nasional.
Berdasarkan data terbaru, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.400 triliun. Per 25 Februari 2025, harga Bitcoin berada di kisaran US$87.149 atau sekitar Rp1,41 miliar per BTC (dengan asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS). Jika pemerintah mengalokasikan Rp300 triliun untuk membeli Bitcoin, jumlah yang diperoleh mencapai 212.766 BTC.
"Jika harga Bitcoin mencapai Rp5 miliar per BTC, nilai investasi akan meningkat menjadi Rp1.063,83 triliun, atau sekitar 12,66% dari total utang negara. Jika Bitcoin mencapai Rp10 miliar per BTC, nilai investasi naik menjadi Rp2.127,66 triliun, cukup untuk menutupi 25,32% dari total utang negara. Jika Bitcoin mencapai Rp20 miliar per BTC, nilai investasi melonjak menjadi Rp4.255,32 triliun, hampir menutupi 50,66% dari total utang negara," ujar Anthony pada keterangannya (26/2).
Anthony menilai bahwa investasi dalam Bitcoin dapat memberikan keuntungan besar jika dikelola dengan regulasi yang tepat. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi inovatif dalam memperkuat cadangan keuangan negara.
Load more