Divestasi Freeport Tinggal Ketok Palu, Rosan Target Indonesia Tambah Saham hingga 12 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah kian mendekati babak akhir penguatan kepemilikan nasional di PT Freeport Indonesia. CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, memastikan proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tetap berjalan dan kini tinggal menunggu tahap finalisasi.

“Itu insyaallah sebenarnya kan sudah rampung ya sebenarnya, tinggal finalisasi aja,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

Rosan menegaskan, pemerintah Indonesia menargetkan akuisisi tambahan saham Freeport sebesar 12 persen. Menariknya, akuisisi tersebut dipastikan tidak membutuhkan pengeluaran dana dari negara.

“Saya target malah 12 persen. Free of charge, mantep kan,” kata Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025) lalu.

Terkait waktu resmi pengambilalihan saham tersebut, Rosan menyebut pemerintah masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, ia menekankan bahwa besaran akuisisi hampir sepenuhnya disepakati.

Sementara itu, manajemen PT Freeport Indonesia sebelumnya menyatakan bahwa pembahasan divestasi masih berlangsung. Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menyebut kesepakatan akhir terkait divestasi saham 12 persen belum ditandatangani karena masih dalam tahap diskusi antarpihak.

Baca Juga

Pesan Prabowo untuk Keponakannya Thomas Djiwandono yang Resmi Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI

“Itu kan masih didiskusikan, kalau divestasi kan yang divestasi Freeport McMoRan,” ujar Tony di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (2/10/2025) lalu.

Saat kembali dikonfirmasi mengenai waktu penandatanganan divestasi, Tony memberikan pernyataan serupa. Ia menegaskan proses tersebut masih dibahas bersama pemerintah Indonesia.

“Masih didiskusikan,” singkatnya.

Jika terealisasi, tambahan kepemilikan saham ini akan semakin memperkuat posisi Indonesia di PT Freeport Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kontrol negara atas aset strategis nasional. (agr/muu)