Purbaya Setuju Rencana Efisiensi MBG jadi 5 Hari, Tapi dengan Syarat Tegas

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setuju-setuju saja dengan rencana efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Purbaya menekankan hal itu asalkan kualitas makanan yang disalurkan tetap terjaga.

Ia menjelaskan, inisiatif penghematan anggaran tersebut justru berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN), bukan dari Kementerian Keuangan.

“Selama ada efisiensinya, saya setuju saja, dan enggak mengurangi kualitas makannya sendiri,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Dalam skema rencana terbaru, program MBG akan berjalan lima hari dalam sepekan sebagai bagian dari langkah efisiensi.

Kebijakan ini diharapkan tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

Purbaya menilai arah kebijakan tersebut masih sesuai dengan tujuan awal program.

Baca Juga

Demi Efisiensi Energi, Gedung DPR Berlakukan Pemadaman Listrik di Ruang Kerja hingga Rapat

Pemerintah saat ini tengah menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan kondisi terkini, termasuk mempertimbangkan pengurangan hari operasional.

Menurutnya, perubahan menjadi lima hari operasional tidak mengubah tujuan utama program, melainkan mengatur pelaksanaan agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Pemerintah juga berkomitmen memastikan setiap belanja negara memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

“Artinya (efisiensi MBG) menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Jadi harusnya tidak ada masalah,” tuturnya.

Selain MBG, Purbaya mengungkapkan pemerintah juga menyiapkan langkah efisiensi pada berbagai pos belanja di kementerian dan lembaga.

Kebijakan ini menjadi bagian dari tahap lanjutan dalam penataan anggaran negara.

“Di tempat lain di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada tahap ketiga. Pokoknya yang tahap ketiga itu kita desain untuk menutup kekurangan anggaran yang ada,” kata Bendahara Negara itu.

Meski demikian, ia belum merinci total nilai penghematan yang akan dilakukan karena pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta potensi efisiensi yang bisa dicapai. (ant/rpi)