Kebijakan Mendikbudristek Soal Mahasiswa Tak Wajib Membuat Skripsi, Disambut Baik Mahasiswa dan Akademisi di Surabaya

“Saya berharap kebijakan tersebut segera direalisasikan di kampus-kampus sehingga mahasiswa tidak terbebani dengan membuat skripsi,” imbuhnya.

Sementara itu, bagi kalangan akademisi tidak mempermasalahkan kebijakan Mendikbudristek yang tidak mewajibkan mahasiswa membuat skripsi ini. Menurut Hufron, Dosen Pasca Sarjana Fakkultas Hukum di Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, tidak masalah dengan kebijakan tersebut asalkan dalam proses studinya membuat mahasiswa memiliki kecukupan dan kecakapan. Tidak hanya pengetahuan, sikap intelekktual tapi juga keterampilan.

“Artinya, tidak melulu pendidikan itu di dalam kelas tapi bisa di luar kelas. Ada banyak pilihan yang itu bagian dari model Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Tugas akhir itu tidak mesti harus dengan skripsi, tapi bisa dengan berbagai model tergantung perguruan tinggi yang akan menentukan dalam kebijakan perguruan tinggi masing-masing,” ungkap Dr Hufron SH MH, Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Untag, Surabaya.

“Menurut saya tidak ada masalah yang penting semua prosesnya itu adalah berakhir mahasiswa itu memiliki kecukupan dan kecakapan, tidak ada tidak hanya pengetahuan sikap tapi juga keterampilan, hasil dan soft skillnya itu terintegrasi sehingga dia lulus,” imbuhnya.

“Dia tidak saja dia lulus dengan IPK tinggi tetapi dia lulus dengan skill tertentu atau keahlian tertentu sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Saya kira itu yang penting,” pungkasnya. (msi/gol)