Harta Kekayaan Para Petinggi Jawa Timur dan Surabaya

Surabaya, tvOnenews.com - Hidup hedon anak, istri, suami, keluarga para pejabat negara yang kerap kali pamer di media sosial, terus menjadi perhatian publik, tak terkecuali di Jawa Timur. Harta kekayaan pejabat kerap menjadi buah bibir rakyat.

Tidak sedikit pejabat yang kesehariannya terlihat sederhana hartanya mendadak berlimpah, padahal baru mengemban jabatan seumur jagung. Tapi juga ada yang hartanya gitu-gitu aja meski sedang menyandang jabatan mentereng.

Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bambang Assraf, Senin (6/03) mengatakan pada tvOnenews.com, bahwa LHKPN para pejabat negara masih perlu dikroschek lebih dalam keberadaannya .

Tentunya dengan adanya viral berita tentang LHKPN ini sangat disambut baik oleh LSM LIRA Jatim, pasalnya perihal tersebut sebenarnya dari tahun ke tahun sering menjadi kajian di internal LIRA, bahwa sebagian besar menduga LHKPN hanya dijadikan catatan formalitas sebagai syarat menjadi pejabat negara.

“Tentunya kami menduga bahwa LHKPN ini masih banyak yang tidak sesuai fakta dan realita dimana para Penyelenggara Negara ini semakin tahun semakin banyak kasus skandal korupsi dilaporkan dan dibongkar. Itu artinya mereka kita duga dengan sengaja memberikan laporan yang tidak sesuai (laporan palsu),” ujar Asaraf.

Fenomena saat ini, para pejabat negara menampilkan figur keseharian yang sederhana dan bersahaja, namun dikagetkan dengan tingkah anak istri, hingga keluarganya yang seringkali pamer hidup hedon di medsos.

Selama ini banyak pejabat negara memiliki berbagai harta kepemilikan diatasnamakan orang lain (anak buahnya) sebagai bentuk pengelabuhan kepada BPK ataupun APH KPK.

Isue viral kini akan menjadi perhatian kami sebagai masyarakat yang peduli dengan Anti Korupsi, namun tentunya perlu peran serta mendesak kepada KPK untuk banyak turun melakukan pengecekan atas LKHPN, serta penindakan sampai pada penangkapan seperti perihal laporan harta bergerak seperti mobil, yang sering dilaporkan adalah kendaraan yang standar dan dengan tahun-tahun lama, padahal diketahui hampir semua pejabat sekarang memakai mobil tahun baru. 

“Jadi harapan utama kami adalah setelah LHKPN yang dilaporkan harus ada tindakan pengecekan di lapangan, sehingga akan terbongkar fakta dan realitanya bukan sekedar laporan catatan saja. Ini harus dikawal dan dibongkar,” tambahnya.