Menurut Undang, seharusnya Pemerintah dan DPRD Kota Tasikmalaya memerhatikan batasan anggaran untuk dana kesejahteraan sosial karena saat ini tidak terbatas. Kondisi tersebut pun menjadikan beban rumah sakit semakin berat.
"Seharusnya dewan dan eksekutif, membahas berapa batasan anggaran disepakati. Apakah sampai Rp15 miliar atau berapa ? Sehingga, ada kepastian. Saya kira tidak bisa anggaran satu kegiatan tanpa batasan," ungkapnya.
Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah kepastian pembayaran utang ke RSUD dr Soekardjo.
“Karena kalau tidak RSUD bisa bangkrut karena beban biaya akan semakin besar, tapi pemasukan minim," ucapnya.
Undang mengaku bahwa pihaknya sudah melaporkan kondisi tersebut kepada Pemkot Tasikmalaya dengan harapan bisa menyelamatkan RSUD dr Soekardjo.
“Saat ini operasional RSUD sudah kelimpungan. Banyak rencana perbaikan tak bisa dilakukan karena tidak ada anggaran. Banyak alat kesehatan maupun sarana pendukung harus diganti, tidak dilakukan karena uang tak ada. Mohon jangan biarkan rumah sakit daerah ini ambruk," pungkasnya. (ade)
Load more