Jakarta, tvonenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menutup akses para importir ilegal yang dinilai merugikan negara dan menjadi beban bagi Kementerian Keuangan.
Hal itu disampaikan Purbaya usai melakukan kunjungan ke kantor Bea dan Cukai beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sistem monitoring di Bea Cukai saat ini belum berjalan optimal dan masih perlu dikembangkan agar lebih transparan serta efisien.
Ia menargetkan dalam waktu satu tahun ke depan, sistem tersebut dapat berfungsi lebih baik guna mencegah praktik impor ilegal yang semakin marak.
Purbaya juga menyoroti praktik impor pakaian bekas ilegal yang dinilai mencederai keuangan negara. Ia menilai banyak anggaran negara yang terbuang untuk kegiatan pemusnahan barang-barang ilegal dan biaya operasional narapidana importir ilegal.
Sebagai langkah tegas, Purbaya berencana mengubah sistem hukum terhadap importir nakal dengan menambahkan sanksi denda ekonomi di samping hukuman penjara.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat memberikan efek jera dan menutup celah bagi para Mafia impor ilegal yang selama ini leluasa beroperasi.
Langkah Kementerian Keuangan ini mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk pengamat ekonomi dan anggota Komisi XI DPR RI, yang menilai penegakan hukum harus dilakukan secara multisektor dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, penegak hukum, serta Satgas lintas kementerian.
Mereka menekankan pentingnya kolaborasi konsisten agar upaya pemberantasan mafia impor ilegal tidak berhenti hanya di wacana.
Selain itu, kalangan pengusaha juga berharap kebijakan baru ini dapat menjadi angin segar bagi UMKM, yang selama ini kesulitan bersaing dengan barang impor murah ilegal.