Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan tanggapan atas pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta cepat Indonesia–Cina ( Kcic) atau Whoosh.
Dalam keterangannya kepada media pada Minggu (12/10/2025), Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih mencari skema pembiayaan alternatif untuk mengatasi beban utang proyek tersebut tanpa harus membebani APBN.
Ia menegaskan, isu pembayaran utang KCIC tidak termasuk dalam pembahasan rapat terbatas yang digelar di kediaman Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Jakarta pada akhir pekan lalu.
Ia juga menyoroti pentingnya proyek kereta cepat sebagai moda transportasi strategis yang mampu meningkatkan mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Bandung.
Menurutnya, keberadaan Whoosh telah memberikan manfaat besar bagi aktivitas ekonomi dan keseharian warga.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek KCIC tidak akan ditanggung oleh APBN, melainkan menjadi tanggung jawab penuh BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut.
Ia menyebut penggunaan dana negara untuk menutup utang proyek bukan merupakan langkah yang tepat.
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang diinisiasi kerja sama Indonesia–Cina ini diketahui menelan biaya hingga Rp116 triliun.
Sebagai super holding BUMN, Danantara disebut sedang mencari cara untuk meringankan beban pembiayaan proyek, termasuk opsi dukungan dari pemerintah.
Namun hingga kini, Menkeu purbaya menolak wacana tersebut dan menegaskan bahwa tanggung jawab proyek berada sepenuhnya di pihak BUMN.
Ia juga mengingatkan bahwa sejak pembentukan Danantara sebagai super holding, dividen seluruh BUMN tidak lagi menjadi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), melainkan menjadi bagian dari pengelolaan internal Danantara.
Dengan demikian, pemerintah masih dihadapkan pada tantangan mencari skema pembiayaan non-APBN yang efektif agar proyek strategis nasional ini dapat terus beroperasi tanpa menambah beban keuangan negara.