DPR Warning Perjanjian Dagang RI–AS: Jangan Sampai UMKM Tersingkir dan APBN Tertekan

Jakarta, tvOnenews.com – DPR RI menyoroti perihal pembahasan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan, perjanjian dagang tersebut tak boleh sekadar lolos secara hukum, tetapi harus diuji dampaknya terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), industri nasional, hingga stabilitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, DPR tidak akan gegabah dalam proses ratifikasi. Komisi VI memastikan substansi perjanjian dibedah secara detail sebelum disetujui.

“Tentu dalam agenda rapat yang akan datang, Komisi VI DPR akan mengundang Kementerian Perdagangan sebagai mitra kerja untuk meminta penjelasan resmi dan membahas secara detail substansi dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) tersebut,” kata Adisatrya Suryo Sulisto, Rabu (4/3/2026).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan, sebagai perjanjian internasional, ART wajib melalui proses ratifikasi DPR agar pembahasannya transparan dan akuntabel.

Ia mengingatkan, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan perdagangan.

Baca Juga

Dari Tunai ke Teknologi Digital: Apakah Voucher Digital Bisa Jadi Peluang Baru UMKM di Indonesia?

“UMKM dan industri lokal adalah sektor strategis yang harus dilindungi keberlangsungan usahanya dan pemerintah harus dapat memastikan kesepakatan bilateral ini tetap melindungi kepentingan nasional,” tegasnya.

Adisatrya mengatakan, Komisi VI memberi perhatian serius pada potensi membanjirnya produk impor bertarif 0 persen dari AS.

Sebab menurutnya, skema ini dinilai bisa menggerus daya saing produksi dalam negeri, terutama pelaku UMKM.

“Jika ditemukan risiko signifikan seperti kegerusnya daya saing produk UMKM akibat masuknya produk impor dari Amerika Serikat dengan tarif 0 persen, maka DPR akan meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi pelaku UMKM,” jelasnya.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya menjaga kebijakan hilirisasi yang selama ini didorong untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di dalam negeri.

“Di satu sisi, pemerintah harus mematuhi aturan perdagangan internasional dengan tarif dari Amerika Serikat. Di sisi lain, pemerintah harus mempertahankan kedaulatan industri domestik melalui kebijakan hilirisasi,” ungkapnya.

Tak hanya itu, DPR juga menuntut pemerintah membuka simulasi fiskal sebelum ratifikasi dilakukan. Analisis tersebut dinilai krusial agar DPR tidak menyetujui perjanjian tanpa gambaran dampak terhadap keuangan negara.