Jakarta, tvOnenews.com - Proses Identifikasi korban insiden ambruknya bangunan Ponpes Al-Khoziny masih berlangsung di RS Bhayangkara Surabaya.
Berdasarkan laporan Tim tvOne hingga Jumat pagi masih ada 17 kantong jenazah yang menunggu proses pencocokan DNA oleh tim DVI Polda Jawa Timur.
Dari total 67 kantong jenazah yang diterima, delapan di antaranya telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga korban.
Proses identifikasi disebut berjalan lambat karena sebagian besar kantong jenazah hanya berisi bagian tubuh (body part) yang sulit dikenali secara fisik.
Pihak keluarga korban yang menunggu di Posko BPBD Jawa Timur berharap proses identifikasi segera selesai agar mereka dapat mengetahui nasib anggota keluarga yang hilang.
Audit terhadap bangunan pesantren sendiri direncanakan dimulai setelah proses evakuasi dan investigasi teknis di Ponpes Al-Khoziny rampung.
Pemerintah memastikan langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan jangka panjang agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari.
Pemerintah berencana melakukan audit besar-besaran terhadap ribuan pondok pesantren di seluruh Indonesia usai insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan kelayakan bangunan lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut.
Dari data awal, disebutkan terdapat puluhan ribu pesantren yang tersebar di berbagai daerah, namun baru sekitar 50 pesantren yang memiliki izin bangunan gedung (IMB) secara resmi.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan pemerintah, terutama menyangkut keselamatan para santri yang tinggal di lingkungan pesantren.
Dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Jumat (10/10/2025), Ketua Bidang Fatwa MUI sekaligus pengasuh pesantren An-Nahd, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, menyambut baik langkah audit tersebut.
Ia menilai, kebijakan ini harus dijadikan momentum penguatan peran negara dalam memberikan perlindungan dan fasilitasi kepada lembaga pesantren.
Menurutnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan asli Indonesia yang selama ini berperan besar dalam mencerdaskan masyarakat secara mandiri, tanpa banyak bergantung pada negara.
Karena itu, ia menekankan agar audit yang dilakukan pemerintah tidak bersifat represif, melainkan diarahkan untuk memperkuat sistem pendidikan dan keselamatan santri.
Asrorun juga menyebut, audit ini dapat menjadi “blessing in disguise” atau hikmah di balik musibah, terutama menjelang peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober.
Ia berharap momentum tersebut digunakan pemerintah untuk mempertegas komitmen negara dalam mendukung pesantren, tidak hanya sebatas seremoni tahunan.