Jakarta, tvOnenews.com - Program pembinaan anak terindikasi bermasalah yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sudah mulai dilaksanakan bekerja sama dengan pihak TNI Angkatan Darat.
Kodam III Siliwangi menyiapkan dua lokasi yaitu Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di Bandung dan di Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta.
Tercatat 272 anak yang berasal dari berbagai sekolah menjalani program pembinaan secara militer selama 6 bulan ke depan. Terdiri dari 53 siswa SMA Negeri, 6 siswa SMA swasta, 32 siswa SMK Negeri, dan 15 siswa SMK swasta.
Meski program ini dianggap cukup berhasil oleh sang gubernur, namun Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang melakukan kunjungan kedua barak ini menemukan sejumlah hal yang menjadi catatan penting bagi pelaksanaan program.
Kpai menyebut jika anak yang menolak untuk ikut pembinaan di barak terancam tidak naik kelas, anak-anak yang masuk program ini juga tidak jelas kriterianya karena dipilih tanpa adanya asesmen psikologis hanya berdasarkan rekomendasi guru BK.
Alhasil, anak-anak yang mengikuti program ini merasa tidak tahu mengapa dikirim ke barak dan menjadi tidak betah.
Belum lagi KPAI menemukan ketidakseragaman program pembinaan dan kurangnya perlindungan terhadap anak tidak hanya berpotensi melanggar hak anak.
Mungkinkah temuan KPAI ini dapat menunda pelaksanaan program pembinaan yang digagas Dedi Mulyadi di Jawa Barat?
Sementara Dedi Mulyadi menargetkan 2.000 siswa dibina dengan anggaran mencapai Rp6 miliar. (awy)