Polemik Ijazah Jokowi, Dua Solusi Alternatif

Musa menjawab: "Lemparkanlah (lebih dahulu)!" Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan)." (Al-A'raf Ayat 115)

Dalam dialog antara tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa Alaihimassalām nampak jelas ketidakpercayaan diri mereka untuk membuktikan keaslian kebenaran melalui sihir saat akan berhadapan dengan orisilitas kebenaran mukjizat dengan menawarkan siapa yang lebih dahulu yang harus membuktikan kebenaran. Sikap ragu yang luar biasa tentang kebenaran pada akhirnya mengantarkan mereka pada hidayah.

Jika disimak, hal yang sama tampak dilakukan oleh para pendukung Jokowi, dan para intelektualnya berkata: "Ijazah Jokowi asli, kalau palsu kalian yang membuktikan lebih dahulu". 

Ulasan atau tadabur semacam ini bukan benci kepada Jokowi secara pribadi tapi kritik kepada pemuja Jokowi yang secara sadar atau tidak justru mencelakakan Jokowi. 

Bukan pula tindakan cocoklogi dengan kitab suci di tengah polemik yang berpotensi menjadi konflik tetapi secara moral kita mengajak mereka agar membangun ulang paradigma dan mindset terkait perkara  integritas di atas fondasi moral.

Implikasi hukum dan politik

Hal yang paling penting adalah bahwa persoalan ijazah itu terikat pada putusan hukum dan politik yang dibuat oleh Jokowi c.q. sebagai pejabat presiden yang membawa implikasi hukum dan politik pada kehidupan berbangsa dan negara saat ini dan nanti. Jadi sangat serius.

Dan secara tidak sadar telah dan akan membawa kerugian pada karir politik keluarganya. Efek dominonya akan panjang.

Jika Jokowi tidak bersikap jujur dan tidak bersikap sebagai negarawan sebagaimana kampanye yang keluar dari mulutnya. Jujur Itu Hebat! Maka "pengejaran" rakyat akan berlanjut pada Gibran dimana sekolah dan ijazahnya pun akan digugat oleh berbagai pihak selanjutnya tinggal menunggu bom waktu yang akan meledak.

Untuk menghindari sekaligus mengakhiri polemik berkepanjangan tersebut maka ada beberapa solusi yang bisa dilakukan.

Pertama sikap kenegarawan Jokowi  dengan cara mengungkapkan apa adanya terkait tuduhan tersebut secara terbuka disertai permintaan ma'af secara terbuka dalam hal terbukti seperti dugaan publik kemudian membuka siapa dalangnya. Dan publik [rakyat]  harus mema'afkan.