Dukung PendidikanDisabilitas, Eny Yaqut Sebut Tiga Aspek Bangun Lingkungan Inklusif

Lebih jauh, Eny menyampaikan bahwa dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, dibutuhkan partisipasi dan sinergi semua pihak. 

"Kita harus bekerja bersama-sama, berkolaborasi, bersinergi secara inovatif untuk menggerakkan pendidikan inklusif ini hingga dapat tercipta ekosistem pendidikan inklusif yang diharapkan," ucap dia. 

"Inclusive education ecosystem ini merupakan sebuah konsep yang menekankan kolaborasi dan koneksi antar stakeholder pendidikan, pimpinan sekolah, guru, orang tua, dan profesional serta pemegang kebijakan dalam menyediakan dukungan kepada peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," jelas Eny. 

Senada dengan Eny Retno Yaqut, Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia menekankan tentang pentingnya sinergitas semua pihak dalam pembangunan inklusif disabilitas yang optimal. 

"Penyandang disabilitas di seluruh Indonesia yang memiliki jumlah 22 juta jiwa berdasarkan data BPS 2020, ini cukup tinggi sekali dan kita membutuhkan anak dengan disabilitas ini untuk tumbuh dengan potensi yang dimiliki," ujar Angkie. 

"Untuk meningkatkan potensi dan kualitas penyandang disabilitas diperlukan support system dan ekosistem yang jelas dari hulu ke hilir. Bukan hal yang mudah, tapi kami butuh sinergi bersama dan kolaborasi, inilah yang kita sebut pentahelix collaboration untuk sama-sama mewujudkan Indonesia inklusi yang ramah terhadap anak disabilitas," ungkapnya. 

Angkie menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengesahkan sembilan peraturan turunan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sejak 2019 hingga 2020.

Hal tersebut, menurut Angkie, merupakan wujud komitmen penuh Presiden Jokowi untuk menjalankan amanat UU tentang Penyandang Disabilitas itu.

"Pemerintah melalui kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, beliau telah mensahkan 

7 Peraturan Pemerintah (PP) dan 2 Peraturan Presiden (Perpres) di mana peraturan turunan dari Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai komitmen beliau untuk penyandang disabilitas," jelas Angkie. 

"Jadi pemerintah juga terus berinovasi beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dari penyandang disabilitas," terangnya. 

Sementara itu, Ketua DWP Pusat Franka Makarim dalam sambutannya mengajak setiap lembaga untuk berkomitmen dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif khususnya untuk anak berkebutuhan khusus. 

"Selama ini kita sudah melihat banyak praktik baik untuk pendidikan inklusi di mana anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya kita harus mengingat apa yang harus kita lakukan, tetapi juga merayakan yang sudah kita upayakan bersama," katanya.