Komisi IV DPR Minta Menhut Raja Juli Mundur, Begini Kata Pimpinan DPR

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menanggapi desakan Komisi IV DPR RI yang meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya.

Diketahui, desakan itu disampaikan imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Cucun mengatakan dirinya saat ini masih fokus untuk menangani pasca bencana di Sumatera. Atas hal ini, pihaknya enggan menanggapi soal desakan agar Raja Juli mundur dari jabatannya.

“Saya fokus penanganan bencana dulu ya,” ujar Cucun di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh meminta Raja Juli mengundurkan diri jika tidak mampu mengatasi persoalan penebangan hutan yang menyebabkan banjir bandang di tiga provinsi di Sumatera.

Hal ini disampaikan dalam rapat Komisi IV DPR bersama Raja Juli di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Saleh mulanya menyinggung terkait data deforestasi yang diklaim Kementerian Kehutanan mengalami penurunan di tahun 2025.

Menurutnya, data yang dipaparkan Raja Juli seolah menganggap deforestasi bukan penyebab utama banjir bandang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Tadi di awal Pak Menteri mengutarakan data yang seolah menampilkan bahwa sudah terjadi penurunan data deforestasi dari tahun ke tahun,” kata Saleh.

“Dan pesan yang kita tangkap itu menguatkan bahwa Kementerian kehutanan, dalam hal ini masih menganggap bahwa penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau masalah pembalakan hutan,” lanjutnya.

Saleh lantas menyinggung dua menteri Filipina yang mengundurkan diri karena tidak mampu mengatasi banjir.

“Itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentleman dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu,” jelas dia.

Berkaca dari dua menteri Filipina, Saleh menilai Raja Juli juga dapat mengundurkan diri jika merasa tidak mampu mengatasi masalah penebangan hutan.

“Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya,” pungkas politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) itu. (saa/rpi)