Soal Megawati Tolak Wacana Soeharto Dinobatkan Pahlawan Nasional, FSPI: Harus Berdamai dengan Masa Lalu

Jakarta, tvOnenews.com - Sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap wacana pengangkatan Soeharto jadi Pahlawan Nasional mendapat sorotan dari Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI).

Koordinator Presidium FSPI Zuhelmi Tanjung, menilai sikap Megawati yang seolah menolak itu mencerminkan bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.

“Alasan penolakan Ibu Mega sebagai mantan presiden sekaligus Ketua PDIP tentang luka sejarah mencerminkan bahwa bangsa ini belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu,” ujar Zuhelmi dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).

Menurutnya, dendam politik hanya akan menimbulkan risiko yang bisa menghambat semangat rekonsiliasi nasional. Ia berharap Megawati menunjukkan kedewasaan berpolitik sebagai mantan kepala negara.

“Dendam politik tentunya akan menimbulkan risiko politik yang dapat menghambat semangat rekonsiliasi. Kami berharap ada kedewasaan berpolitik yang dapat dicerminkan oleh Ibu Mega, terlebih beliau adalah mantan Presiden RI, agar Indonesia dapat lebih maju sesuai semangat persatuan yang kini dibangun oleh Presiden Prabowo,” tegasnya.

Zuhelmi juga menilai bahwa pemimpin sejati seharusnya menampilkan keteladanan dalam menghargai semua tokoh bangsa, meskipun pernah berseberangan secara politik. Ia mencontohkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang tetap menghormati Ir. Soekarno sebagai Bapak Bangsa.

“Kedewasaan berpolitik pemimpin sejati idealnya menunjukkan keteladanan untuk menghargai semua tokoh bangsa, sekalipun pernah berseberangan dalam politik. Kita bisa melihat bagaimana Presiden Prabowo yang menghormati Ir. Soekarno meski dari latar politik berbeda. Keteladanan seperti ini mengajarkan kita untuk mengakui kontribusi seorang tokoh secara utuh,” ucap Zuhelmi.

Lebih lanjut, ia menilai sikap penolakan terhadap Soeharto tidaklah adil. Menurutnya, di balik kontroversi politik Orde Baru, Soeharto memiliki jasa besar dalam sejarah pembangunan nasional.

“Sangat tidak adil, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di balik kontroversi politik Orde Baru, Soeharto memiliki jasa besar dalam pembangunan nasional, mulai dari swasembada pangan, pembangunan infrastruktur dasar, stabilitas ekonomi dan politik, hingga program transmigrasi dan pendidikan dasar,” lanjutnya.

Zuhelmi menegaskan, pengakuan terhadap jasa Soeharto dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional justru akan menunjukkan kedewasaan bangsa Indonesia di mata dunia.