Momentum HUT RI, Presiden Prabowo Didesak Terbitkan Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi kepada Rachmawati Soekarnoputri

Untuk kasus pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi ini, merupakan praktek dan tindakan salah satu program utama Presiden ke-8 Prabowo Subianto dalam Asta Cita ke-1 yaitu, Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. 

Tindakan ini menjadi terobosan politik hukum luar biasa Presiden ke-8 Prabowo Subianto melalui Hak Hukum Presiden (Presidential Judicial Rights) dalam hal penghormatan yang tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, dimana Hak Asasi Manusia menjadi prinsip moral yang melandasinya. 

“Dalam konteks ini adalah pemulihan keadilan untuk tahanan, narapidana, mantan tahanan dan mantan narapidana yang terkait dan berlatar belakang politik atau memiliki irisan dengan situasi politik yang terjadi dalam Pemerintahan-sebelumnya. Di mana pasal-pasal seperti makar, pencemaran nama baik, penghinaan terhadap Kepala Negara, UU ITE, perbuatan onar dan kebohongan (yang telah dicabut) dan berbagai macam bentuk aturan-aturan hukum pemidanaan lainnya. Sehingga persoalan-persoalan ini menjadi usaha dan pekerjaan Presiden Prabowo  sebagai Kepala Negara untuk merekonsiliasi antara Rakyat dan Negara yang dalam hal ini Rakyat dan Pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo, agar cita-cita Persatuan Nasional dapat dicapai secara demokratik, inklusif melalui perdamaian. Dan menjadi manifest Persatuan Nasional,” imbuh Yudi.

Dalam catatan JAKI, setidaknya terdapat 260 tahanan ataupun mantan tahanan yang berhak memperoleh amnesti, abolisi dan rehabilitasi dari Presiden.

Contohnya adalah Rachmawati Soekarnoputri, Hatta Taliwang, Veddrik Nugraha, Brigjen TNI (Purn) Aditya Warman, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Eko Suryo Sanjoyo, Lieus Sungkharisma, Eggy Sudjana, Ratna Sarumpaet, Jamran, Abdul Gani Ngabalin dan masih banyak lqgi.

“Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yang diberikan kepada Tapol-Napol, yang terdiri dari para Agamawan, (Ulama), aktivis, mahasiswa, professional, pelajar, professional, akademisi, Purnawirawan TNI-Polri, penggiat media sosial atau warga biasa seperti ibu-ibu rumah tangga dan individu-individu dari kelompok masyarakat lainnya yang terkena persoalan hukum dalam pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo, tentu memiliki dampak besar, bukan saja menyangkut kepentingan sektoral terkait hukum, sosial dan politik. Melainkan sebuah rasa bebas dari rasa takut, curiga, paranoid dan segala macam bentuk tekanan mental maupun fisik hingga kematian yang dialami dan atau setidaknya pernah dialaminya atas pemidanaan-pemidanaan masyarakat menyangkut kebebasan berbicara, berekspresi dan segala tindakan penyampaian ide untuk menyalurkan hak-hak sipil dan konstitusionalnya serta partisipasinya dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dan ini menjadi dampak besar, ketika pemulihan keadilan antara Negara dan Rakyat dapat diwujudkan secara konkrit oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala Negara,” katanya.