Permahi Soroti Polemik Musik Komersial di Tempat Usaha: Minim Sosialisasi Hukum Hak Cipta

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan ini, jagat maya diramaikan oleh perbincangan mengenai pemutaran musik di tempat usaha. Polemik ini mencuat setelah muncul kekhawatiran bahwa penggunaan musik secara bebas di tempat komersial dapat melanggar hukum hak cipta.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), Al Musradin menjelaskan, hal ini sebenarnya telah di atur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 

"Selain itu, dasar hukumnya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 40 Ayat (1)," kata Musradin, kepada wartawan, Kamis (7/8/2025). 

Sayangnya, menurut Musradin, pemahaman masyarakat terutama para pemilik tempat usaha masih minim terhadap aturan mengenai hak cipta musik dan kewajiban membayar royalti. Di sisi lain, pemerintah dinilai belum maksimal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi.

"Kondisi ini bisa menimbulkan kebingungan bahkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak pelaku usaha merasa tidak mendapatkan panduan yang jelas dari pemerintah," ujarnya.

Perlu diketahui, permasalahan hukum seperti ini sering terjadi di masyarakat karena pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan. Nantinya proses hukum hanya dapat dilakukan apabila pihak yang merasa dirugikan secara langsung melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang. 

Baca Juga

Puan: RUU Hak Cipta Jawab Tantangan Era Digital

"Artinya, yang berhak melaporkan pelanggaran hukum ini adalah pihak yang merasa dirugikan secara langsung dan menyampaikan laporan secara resmi," tegas Musradi.

Musradin menambahkan, bahwa terdapat beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang umum sering terjadi, khususnya yang termasuk dalam kategori penggandaan dan distribusi karya tanpa izin. 

"Pelanggaran yang umum terjadi di antaranya Iyah, penggunaan karya untuk kepentingan komersial, tanpa izin dari pemilik hak cipta, serta tindakan plagiarisme," imbuhnya. (ebs)