Soal Demokrat Dikaitkan 'Partai Biru' Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi, Ibas: Fitnah Keji

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas membantah tunduhan partainya sebagai 'Partai Biru' dibalik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Edhie menyebut, tuduhan mengenai hak itu merupakan fitnah dan adu domba politik yang tidak mendasar.

"Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah. Kami menolak keras segala bentuk politisasi kebohongan demi kepentingan sempit," katanya, Senin (28/7).

Pria yang akrab disapa Ibas ini menegaskan, bahwa Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut.

"Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Saudara Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pernyataannya adalah sikap pribadi dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan partai," tegasnya.

Ia juga menilai bahwa upaya mengaitkan Partai Demokrat dengan isu ijazah palsu merupakan bagian dari manuver politik yang tidak sehat.

"Upaya untuk mengaitkan Demokrat dengan isu ini adalah manuver politik kotor yang berpotensi memecah belah bangsa, menyesatkan publik, dan mencederai nilai-nilai demokrasi,” ucapnya.

Wakil Ketua MPR RI ini meminta kepada seluruh pihak untuk berhenti menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Dirinya juga meminta permasalahan hukum terkait dokumen atau identitas pribadi siapa pun untuk menyerahkan dan percayakan sepenuhnya kepada institusi penegak hukum.

"Kami mendukung demokrasi yang sehat, beradab, dan berlandaskan kebenaran serta keadilan. Kami juga mendorong Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi secara baik agar tidak ada ruang bagi adu domba, fitnah, dan penggiringan opini sesat," ujarnya.

Ibas menegaskan bahwa partainya tengah mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang secara sengaja mencemarkan nama baik partai.

"Demokrat akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif," tandasnya. (aha/aag)