Zulhas Ultimatum Produsen Beras Nakal: Jangan Main-main!

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengeluarkan ultimatum keras kepada produsen beras yang terbukti menjual produk tidak sesuai mutu dan label kemasan.

Pemerintah meminta harga produk tersebut segera diturunkan dan memperingatkan agar para pelaku usaha tak lagi bermain curang.

Hal ini disampaikan Zulhas usai rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan Satgas Pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

“Segera! Jangan main-main. Turunkan harga yang macam-macam itu,” tegas Zulhas.

Zulhas menegaskan, langkah tegas ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto sebagai respons atas maraknya temuan penyimpangan di sektor perberasan, termasuk kasus beras oplosan yang saat ini tengah diusut.

“Mengenai yang ramai Pak Mentan (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) oprak-oprak selama ini ya, mengenai beras oplos dan seterusnya. Dan menindaklanjuti perintah Bapak Presiden untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan penyimpangan dalam perberasan,” ujarnya.

Menurut Zulhas, produsen yang menjual beras tidak sesuai isi dan mutu sebagaimana diklaim dalam kemasan jelas telah melakukan penipuan terhadap masyarakat. Untuk itu, tindakan hukum pun harus ditegakkan.

“Bagi yang melanggar, yang melakukan penipuan terhadap masyarakat, menjual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu jelas pasalnya. Maka harus dilakukan tindakan yang tegas,” tegasnya.

Zulhas memastikan penegakan hukum kini telah melibatkan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri. Pemerintah, kata dia, tidak akan segan bertindak terhadap pelaku usaha yang masih ingin bermain-main di sektor pangan pokok ini.

“Sudah ada Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan ada Satgas Pangan. Jadi ini kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja,” katanya.

Saat ditanya soal perkembangan penyelidikan, Zulhas menyebut jumlah perusahaan yang telah diperiksa dalam kasus beras oplosan kini sudah mencapai belasan.

“Banyak itu, banyak. Sudah ada 14 perusahaan,” ungkapnya.

Meski demikian, pemerintah tidak akan menarik produk-produk yang bermasalah dari peredaran. Fokus saat ini adalah pada penyesuaian harga agar sesuai dengan kualitas dan isi sebenarnya.