Ketua DPR Minta RAPBN harus Efisien dan Berpihak pada Kepentingan Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membuat kebijakan negara yang berorientasi jangka panjang dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan IV di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

Menurutnya, negara harus siap menghadapi berbagai tantangan yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. 

Selain itu, pembangunan nasional harus mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada dan mengantisipasi perubahan yang terjadi.

“Dalam membangun Indonesia, kita selalu akan dihadapkan pada berbagai tantangan; baik dari dalam maupun dari luar negeri; sehingga pembangunan nasional selain memiliki arah yang akan dituju juga harus dapat adaptif dan antisipatif,” jelas Puan.

Puan menambahkan hasil pembangunan seringkali baru dapat dirasakan karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. 

Ia mengingatkan agar kebijakan yang dibuat saat ini harus memperhitungkan dampak kemajuan dan risiko yang dihadapi di masa depan.

Ia memastikan DPR dan pemerintah selalu berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap merumuskan kebijakan negara.

“Kepentingan rakyat untuk mendapatkan perlindungan, kepentingan rakyat untuk sejahtera, kepentingan rakyat untuk menjadi cerdas; dan kepentingan-kepentingan lain yang semuanya adalah kepentingan untuk Indonesia," jelas Puan.

Terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Puan menyebut DPR mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“DPR RI mendukung penguatan kebijakan dan program pembangunan yang diarahkan untuk membangun kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, ketahanan energi, transformasi digital, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” tandasnya. (saa/muu)