Prabowo Soal Data Pribadi Warga Indonesia Dapat Dikelola AS: Negosiasi Berjalan Terus

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, akhirnya buka suara soal isu pengelolaan data pribadi warga Indonesia yang disebut bakal diserahkan ke Amerika Serikat (AS).

Namun, ia belum memberikan jawaban tegas terkait kerja sama tersebut.

“Ya, nanti itu sedang di… kan negosiasi berjalan terus,” ujar Prabowo usai menghadiri peringatan Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta Pusat, dikutip Kamis (24/7/2025).

Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan bahwa Indonesia akan memberikan pengakuan resmi terhadap AS sebagai negara yang memiliki sistem perlindungan data pribadi memadai.

Hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan AS mengelola data pribadi warga Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan dagang kedua negara.

“Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai,” bunyi Lembar Fakta Gedung Putih bertajuk Amerika Serikat dan Indonesia Mencapai Kesepakatan Perdagangan Bersejarah, dikutip Rabu.

Gedung Putih juga menyebut perusahaan-perusahaan teknologi asal AS telah melakukan reformasi dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat tata kelola data pribadi. Langkah ini dinilai membuat Washington layak menjadi mitra pengelolaan data bagi Indonesia.

“Perusahaan-perusahaan Amerika telah mengupayakan reformasi ini selama bertahun-tahun,” tulis dokumen tersebut.

Sebagai catatan, kesepakatan data pribadi ini merupakan bagian dari perjanjian perdagangan digital Indonesia-AS yang juga mencakup penetapan tarif resiprokal sebesar 19 persen.

Di sisi lain, Indonesia juga menyepakati penghapusan lini tarif Harmonized Tariff Schedule (HTS) untuk produk tidak berwujud serta menangguhkan sejumlah persyaratan deklarasi impor.

Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pengelolaan data tetap mengacu pada regulasi nasional.

“Itu sudah, transfer data pribadi yang bertanggung jawab, dengan negara yang bertanggung jawab,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. (agr/ree)