YLBHI Desak Revisi KUHAP Hapus Polri sebagai Penyidik Utama, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak agar revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menghapus ketentuan terkait Polri sebagai penyidik utama.

Hal itu diungkap langsung oleh Ketua YLBHI Muhammad Isnur rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Insur mengungkapkan Polri sebagai penyidik utama tercantum dalam Pasal 6 ayat 2, draf RUU tersebut. 

Namun, menurut dia, ketentuan itu bisa menjadikan Polri sebagai lembaga "super power".

"Seharusnya KUHAP memperkuat pengawasan dan check and balance ya, bukan menambah kewenangan seperti ini gitu. Karena makin besar kewenangannya, semakin sulit mengawasi oleh kelembagaan," katanya.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa dalam Pasal 7, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di berbagai lembaga negara diawasi dan dikoordinasikan oleh Polri sebagai penyidik utama. 

Baca Juga

Bukan Soal Kelembagaan, Kriminolog Ungkap Permasalahan yang Membelenggu Polri

Termasuk, PPNS juga wajib meminta persetujuan jika melakukan upaya paksa.

Hal itu akan menghambat efektivitas penyidikan berbasis keahlian teknis dan bertentangan dengan prinsip koordinasi fungsional, supervisi penuntut umum, serta pengawasan pengadilan.

Sementara, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan bahwa pihaknya akan mencermati kembali pasal-pasal yang sudah dibahas dalam revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Dia mengatakan bahwa pembahasan revisi KUHAP itu pun dilakukan secara bertahap, mulai dari rapat tingkat panitia kerja, tim sinkronisasi, tim perumus, hingga nantinya di tingkat Komisi III DPR RI.

"Masih memungkinkan perubahan substansi, karena bukan hanya Anggota Komisi III DPR yang berwenang, tetapi seluruh Anggota DPR RI," kata Habiburokhman.(ant)