Bersurat ke Kemenhub, Komunitas Ojol Tolak Penurunan Skema Komisi

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah komunitas Ojek online (Ojol) di Jabodetabek merespons adanya opini terkait komisi dari aplikator yang turun dari 20 persen menjadi 10 persen pasca Aksi 177 pada Kamis (17/7/2025).

Para komunitas Ojol menilai skema 20 persen yang saat ini diterapkan masih layak, adil, dan memberikan keuntungan timbal balik baik untuk mitra maupun perusahaan aplikasi.

Melalui pernyataan resmi yang dikirimkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub), para ketua Komunitas Ojol menegaskan bahwa komisi 20 persen bukan sekadar angka melainkan bagian dari sistem keberlanjutan layanan sejak bertahun-tahun lamanya.

Hadi Darsono selaku Ketua URC Bekasi Bersatu mengatakan selama ini para mitra driver masih bisa menikmati berbagai manfaat dari skema komisi yang ada. 

Menurutnya potongan 20 persen selama ini dialokasikan untuk berbagai fasilitas seperti asuransi kecelakaan, layanan darurat 24 jam, pusat bantuan komunitas, serta pemeliharaan teknologi aplikasi yang membantu pengemudi bekerja lebih efisien.

“Kami sadar bahwa sistem yang kami nikmati sekarang tidak berdiri sendiri. Potongan komisi itu kembali ke kami dalam bentuk perlindungan dan dukungan. Kalau komisi dipaksa diturunkan drastis, siapa yang menjamin semua itu tetap ada?," kata Hadi, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Indra Jaya, Ketua Driver Ojol Klender.

Ia mengingatkan bahwa pekerjaan sebagai driver online bukan hanya soal mengantar penumpang atau makanan, tapi juga menjadi tulang punggung bagi banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada layanan platform digital.

“Layanan kami tidak berdiri sendiri. Mitra warung, restoran, hingga toko kelontong ikut hidup bersama kami. Kalau sistem ini diganggu, maka efeknya bisa seperti domino. Bukan cuma kami yang kena, tapi semua yang menggantungkan hidup pada ekosistem digital ini,” kata Indra.

Sementara itu, Ruli Gunawan, Ketua Komunitas Driver Online Grab, menyoroti pentingnya keberlanjutan inovasi teknologi dan fitur keamanan yang selama ini mendukung keseharian para driver. 

Ia menyebut bahwa potongan 20 persen adalah bagian dari investasi berkelanjutan agar platform tetap aman, andal, dan kompetitif.

“Kami tidak ingin kembali ke zaman sebelum aplikasi. Sekarang kami punya panic button, pelacakan real-time, bahkan akses edukasi dan bantuan hukum. Semua itu ada karena sistem ini dibiayai dari komisi. Kalau dipangkas setengahnya, bagaimana Grab atau aplikator lain bisa bertahan dan terus melindungi kami?” ujarnya.

Dukungan juga datang dari perwakilan mitra perempuan. Siti Chodidjah, Ketua salah satu komunitas driver wanita Jakarta Timur.

Ia menyatakan bahwa struktur komisi yang sehat menjadi penopang keberlanjutan profesi, termasuk bagi para perempuan yang menggantungkan hidup dari platform online.

“Sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, saya butuh sistem yang stabil. Komisi 20 persen itu bukan beban, karena kami tahu manfaatnya. Kami ingin pemerintah dengar suara kami yang aktif, bukan dari pihak yang hanya bicara tapi sudah lama tidak bekerja di jalan,” tegas Siti.

Chris, Ketua Komunitas Driver Online Shelter Grab MBH, menambahkan bahwa perubahan mendadak dalam struktur pendapatan bisa berdampak serius terhadap psikologi kerja mitra di lapangan. 

Ia menekankan bahwa mitra lebih membutuhkan kepastian daripada kebijakan populis yang bisa mengganggu ekosistem.

“Kalau sistem promo hilang, bonus dikurangi, atau bantuan darurat dihentikan karena aplikasi kekurangan anggaran, siapa yang rugi? Kami juga. Jadi tolong jangan buat keputusan hanya karena tekanan politik sesaat,” ujar Chris.

Pernyataan bersama ini juga diteken oleh berbagai ketua komunitas lainnya dari wilayah Jabodetabek dengan menyatakan dukungan yang senada.

Dengan semua alasan tersebut, para komunitas menekankan bahwa mereka tidak menolak perubahan tetapi perubahan harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, melibatkan mitra aktif, dan berpihak pada keberlangsungan ekosistem digital yang sudah terbukti menopang jutaan pekerja informal di Indonesia.

“Kami siap berdialog. Tapi tolong jangan ganggu sistem yang sudah stabil. Kami ingin cari nafkah dengan tenang, bukan sibuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang dibuat dari ruang rapat tanpa mendengar suara kami yang bekerja di jalan setiap hari,” pungkas pernyataan para komunitas.

Oleh karenanya, komunitas-komunitas ini memutuskan untuk tidak turun ke jalan 21 Juli 2025 nanti yang diinisiasi oleh Garda, karena tidak sepaham dengan hati nurani mereka. (raa)