Oknum Polisi Diduga Peras Dewan Penasehat DPP PSN, Ini Kata Praktisi Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Praktisi hukum Fidel Dapatigawa menyorot tajam dugaan skandal pemerasan terhadap Ketua Dewan Penasehat DPP PSN, Dwi Purbo Istiyarno yang menyeret nama oknum anggota Polri aktif serta dugaan keterlibatan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur. 

Menurutnya kasus ini harus mendapat penanganan serius melalui Asisten Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tak hanya itu, ia memint Divisi Propam Polri juga harus turut serta memeriksa dugaan kasus ini yang menyered salah satu nama oknum anggota Polri. 

"Jika benar peristiwa ini terjadi, maka Asisten Pengawasan Kejaksaan Agung wajib segera turun tangan memeriksa Kejari Cianjur. Oknum kepolisian yang disebut-sebut dalam laporan ini juga harus diperiksa secara transparan oleh Divisi Propam Polri," ujar Fidel kepada awak media, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Fidel juga menekankan bahwa pembuktian pembukaan dokumen resmi terkait proyek bantuan sosial Penerangan Jalan Umum (PJU) yang nilainya mencapai Rp40 miliar harus dilakukan. 

"Jika proyek ini pernah diperiksa oleh penyidik Tipikor Polda Jabar pada 2023 dan ditemukan tidak ada kerugian negara, maka pihak kuasa hukum perusahaan berkewajiban mengumumkan hasil SP2HP tersebut kepada publik. Ini penting demi keadilan dan transparansi hukum," tegasnya. 

Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat Prabu Satu Nasional (DPP PSN) menggelar jumpa pers pada Rabu (16/7/2025) mengenai pelaporan secara resmi ke Propam Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan, penipuan, dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri aktif terhadap Dwi Purbo Istiyarno

Kasus ini berawal dari proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang ditaksir bernilai miliaran rupiah. 

Menurut laporan yang telah diajukan ke Polda Metro Jaya dan Divisi Propam Polri pada 10 Juli 2025 terduga pelaku yang merupakan anggota Polri berinisial RH diduga mencatut nama Kejari Cianjur untuk mendesak pembayaran sebesar Rp1,5 miliar kepada Dwi.

Adapun DPP PSN telah menunjuk Tonizal dari LBH Cakrawala Keadilan sebagai kuasa hukum guna mengawal tuntas kasus yang terjadi. (raa)