Hasto Ngaku Sempat Dapat Ancaman akan Dipenjarakan Jika Tak Mundur dari Sekjen PDIP

Jakarta, tvOnenews.com - Hasto Kristiyanto mengaku dirinya pernah mengalami tekanan politik dan ancaman fisik, termasuk ancaman kriminalisasi hukum, agar mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP.

Pengakuan ini disampaikan Hasto saat diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Kamis (26/6/2025).

Dalam sidang, Hasto menceritakan bahwa tekanan yang dialaminya tidak hanya bersifat politik, tetapi juga fisik.

Ia mengungkapkan pernah mengalami insiden saat kampanye safari politik, dimana mobil yang ditumpanginya nyaris kecelakaan karena ada kendaraan yang tiba-tiba mengerem mendadak di depannya.

"Ada mobil yang mendadak berhenti di depan kami, mengerem mendadak. Sehingga kemudian sampai terjadi kecelakaan,” ungkap Hasto.

Selain itu, ia juga menerima informasi dari rekan-rekan pers yang memperingatkannya untuk berhati-hati karena adanya potensi kriminalisasi hukum terhadap dirinya.

Selain diminta mundur dari jabatan Sekjen PDIP, Hasto juga diancam agar tidak memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

"Betul (diancam dipidanakan) itu bahkan ada lewat beberapa orang informasi itu. Izin Yang Mulia terakhir saudara Ronny juga mendengar," ujar Hasto.

Khawatir dengan ancaman tersebut, Hasto lantas menghubungi orang-orang yang mengancam tersebut bersama kuasa hukumnya, Ronny Talapessy.

"Untuk membuktikan itu, saya menghubungi yang bersangkutan untuk menanyakan ancaman itu. Saudara Ronny ikut mendengarkan bahwa saya harus mundur sebagai sekjen," tuturnya.

Hasto mengatakan ancaman tersebut sangat spesifik menggunakan pidana untuk memenjarakannya apabila tidak menuruti permintaan sang pengancam.

Meski demikian, Hasto tidak menyebut siapa sosok orang atau identitas yang memberikan ancaman tersebut hingga akhirnya dia harus mendekam di penjara hingga saat ini.

"Betul (diancam dipidanakan) itu bahkan ada lewat beberapa orang informasi itu. Izin Yang Mulia terakhir saudara Ronny juga mendengar, akan ditersangkakan dan masuk penjara," kata Hasto.

Lebih jauh, Hasto menjelaskan bahwa tekanan tersebut semakin meningkat setelah PDI Perjuangan mengumumkan calon presiden pada Juni 2023 di Bogor, yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo.

Namun, beberapa hari setelah pengumuman tersebut, muncul pihak yang membantah bahwa Presiden menyetujui calon lain, terutama setelah Agustus 2023.

Tekanan ini, menurut Hasto, berkaitan dengan kasus Harun Masiku, yang kembali diangkat, meskipun persidangan sebelumnya telah dinyatakan inkracht (berkekuatan hukum tetap) dan tidak melibatkan Hasto.

“Desember 2023 itu semakin masif, dilihat dari pemberitaan yang juga semakin banyak tentang Harun Masiku,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jaksa mempertanyakan apakah tekanan tersebut dialami Hasto sebagai pribadi atau sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang dianggap memiliki peran penting dalam mempertahankan ideologi partai.

Hasto menegaskan bahwa tekanan itu menyasar keduanya.

“Intinya saya diminta untuk mengalah, tidak usah persoalkan hal-hal tersebut lagi,” katanya.

Hasto juga membeberkan bentuk-bentuk tekanan lain yang diterimanya, termasuk larangan membuat pernyataan keras dan ancaman hukum.

Ia pun akhirnya memberikan tiga kasus hukum yang menimpanya: Pertama, pelaporan atas wawancaranya oleh beberapa kelompok yang mengatasnamakan LSM.

Kedua, undangan klarifikasi hanya karena kesalahan memposting foto terkait kereta api; dan ketiga, kasus Harun Masiku yang kembali diungkit meskipun sudah dianggap selesai.

"Kalau saya tidak teruskan bicara soal Harun Masiku, karena ini sudah selesai,” tegas Hasto.

Ia juga mengungkapkan bahwa media yang menayangkan wawancaranya turut mengalami tekanan, namun pada akhirnya mereka dilindungi oleh undang-undang pers.

Kendati demikian, Hasto mengatakan, bahwa dirinya tetap vokal menyuarakan isu-isu tersebut melalui podcast, meskipun mendapat intimidasi.

"Ketika diintimidasi, semuanya ngikut, langsung diam. Tapi saya tetap menyuarakan itu,” ujarnya. (rpi/raa)