Aliansi 98 Desak Prabowo Pecat Fadli Zon dari Menteri Imbas Ucapan Kontroversi Soal Pemerkosaan Massal Tahun 1998

Jakarta, tvOnenews.com - Aliansi 98 menuntut Presiden Prabowo berhentikan Fadli Zon dari jabatannya sebagai Menteri Kebudayaan imbas ucapannya yang sebut tak ada pemerkosaan massal pada tragedi tahun 1998.

Hal ini diungkapkan anggota aliansi, Jimmy Fajar merespons ucapan dari Fadli Zon tersebut. 

Menurutnya tak sepatutnya seorang Menteri berbicara yang dapat melukai hati para korban di dalam tragedi 98.

"Pak Presiden Prabowo harus memecat Menteri Sontoloyo. Menteri Sontoloyo dengan bahasa yang melukai hati rakyat Indonesia, terlebih-lebih korban dan keluarga korban tragedi Mei 1998," kata Jimmy di Graha Pena 98, Jakarta, Rabu (18/6/2025). 

Sumber :

• Aldi Herlanda/tvOnenews.com

Fajar juga menegaskan, bahwa pihaknya tak segan akan melakukan aksi besar-besaran dan menggreduk Kantor Kementerian Kebudayaan bilamana Fadli Zon tak meminta maaf selama 30 hari ke depan. 

"Apabila Fadli Zon tidak meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kami akan geruduk, kami akan kepung Kementerian Kebudayaan," tegasnya. 

Sebelumnya, Fadli Zon, mengungkapkan kasus pemerkosaan massal tahun 1998 tidak terbukti. Peristiwa itu, menurut dia, hanya berdasarkan rumor.

"Ada pemerkosaan massal, betul enggak ada pemerkosaan massal? Pemerkosaan massal kata siapa itu? Enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan, ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak ada," kata Fadli Zon, saat wawancara bersama jurnalis senior Uni Lubis, dikutip Jumat (13/6/2025).

Menurut Fadli Zon rumor-rumor seperti itu tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada.

"Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa kita," ungkap Fadli Zon.

Lantas ucapan tersebut menuai komentar pedas dari Komnas HAM yang menyebut, bahwa perkataan Fadli Zon itu sangat tidak tepat, sebab kerusuhan tersebut telah diakui oleh pemerintah. 

"Tidak tepat, karena peristiwa kerusuhan Mei 1998 telah diakui oleh Pemerintah dan sebagian korban dan keluarga korban telah mendapatkan layanan," kata Anis dalam keterangannya, Senin (16/6/2025). (aha/muu)