Tegas, Pemerintah, Media dan Semua Warga Indonesia Didesak Harus Kolaborasi Hadapi Perang Kognitif

"Dalam komunikasi publik ada yang pendekatannya public centric, ada yang pendekatannya government centric, dan ada juga yang collaborative centric. Untuk ini, kita butuh kolaborasi, jadi kita tidak bisa pisahkan peran pemerintah dan rakyat. Kalau dipisahkan itu yang rugi kita sebagai bangsa," tegas Widodo. 

Dia juga menyampaikan upaya untuk memerangi disinformasi, fitnah, dan kebencian memerlukan kolaborasi dalam jangka panjang.

Untuk kolaborasi jangka panjang, dapat dibangun kalau ada kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat tentang upaya untuk menjaga keutuhan bangsa.

"Kita harus bisa lihat sama-sama, kita bersama-sama merapatkan barisan, supaya siapapun nanti akan tumbuh advokasi terhadap bangsa Indonesia. Sehingga, ketika ada pihak yang menyerang, ya dapat dengan mudah kita menyimpulkan dia bukan bagian Indonesia," terangnya.

Berdasarkan pengalaman perusahaan milik negara PT Pertamina (Persero), disinformasi, fitnah, dan kebencian dapat diatasi secara efektif dengan upaya bersama.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menceritakan pengalamannya menangani disinformasi setelah kasus pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertamax yang melibatkan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga.

Pertamina ketika itu bisa segera menekan peredaran disinformasi yang tidak berhubungan dengan perkara berkat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan media massa.

“Kami koordinasi intens sesama BUMN, sehingga dari media ikut berperan mengedukasi masyarakat tentang informasi yang benar," jelas dia.

Dia menyampaikan tidak sedikit pula warga yang menghubungi Pertamina melalui pusat panggilan 135 untuk meminta klarifikasi.

"Ketika kemarin ramai disinformasi mengenai BBM atau ramai subsidi itu, banyak masyarakat yang cross check untuk memastikan informasi itu benar atau tidak. Jadi kami berterima kasih kepada masyarakat, lewat laporannya itu bisa kami tindak lanjuti," imbuh Fadjar.

Dia menuturkan, upaya kolaborasi dalam menyebarkan informasi berperan penting setelah perusahaan memberikan respons yang tepat dengan menyebarkan fakta-fakta untuk menghadapi disinformasi.

“Situasi berangsur membaik setelah Pertamina dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dengan membuktikan bahwa kualitas BBM yang beredar sesuai dengan spesifikasi serta memastikan proses hukum tetap berlanjut,” pungkasnya.(lkf)