Tegas, Pemerintah, Media dan Semua Warga Indonesia Didesak Harus Kolaborasi Hadapi Perang Kognitif

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi blak-blakan bicara perang kognitif dalam diskusi bertajuk "Bagaimana Menghadapi Medan Perang Baru, Cognitive Warfare: Media, Narasi, dan Membangun Persepsi!" di Antara Heritage Center, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Dia mengingatkan semua pihak soal kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam upaya menghadapi perang kognitif di era hiperrealitas.

Menurutnya, hiperrealitas adalah kondisi yang membuat individu tidak bisa lagi membedakan dunia nyata dengan dunia simulasi di ruang siber.

"Hal seperti ini tidak bisa dilawan oleh satu atau dua institusi saja. Ini harus dilawan bersama-sama, tapi harus dilawan oleh banyak orang dengan kesadaran yang sama," tegas Hasan.

Berdasarkan Global Risk Report 2025 World Economic Forum, sepuluh tahun ke depan informasi negatif berupa disinformasi, fitnah, dan kebencian akan menjadi salah satu masalah global yang berpotensi mengancam apabila tidak ditangani dengan baik.

Oleh karenanya, empat entitas media dan event organizer terkemuka, ANTARA, Garuda TV, Indozone, dan On Us Asia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah awal kolaborasi strategis lintas sektor.

Inisiatif ini bertujuan membangun ekosistem media dan event yang inklusif, inovatif, dan berdampak.

Kolaborasi ini akan melahirkan program bersama dalam berbagai bentuk, seperti produksi konten edukatif dan inspiratif, liputan jurnalisme berbasis solusi, serta penyelenggaraan event berskala nasional yang melibatkan publik, khususnya generasi muda.

Keempat pihak akan menggabungkan kekuatan mereka di bidang jurnalisme, penyiaran, digital engagement, dan aktivasi publik.

Keempat entitas menyadari bahwa sinergi antarmedia menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab di tengah tantangan besar dunia media saat ini, mulai dari derasnya arus disinformasi hingga persaingan yang kadang mengabaikan etika.

Kolaborasi ini juga mendorong lahirnya jejaring verifikasi fakta, ruang dialog antarpelaku media, serta respons komunikasi publik yang lebih terkoordinasi saat krisis terjadi.

Sementara, Pakar Komunikasi Publik Widodo Muktiyo menambahkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi ancaman akibat penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian.