SD-SMP Swasta Wajib Gratis, DPR Minta Pemerintah Mulai Hitung Anggarannya

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menggratiskan SD dan SMP negeri dan swasta.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi harapan bagi seluruh masyarakat untuk bisa mendapat akses pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

“Putusan ini sangat baik, kami tentunya mendukung karena ini adalah bentuk pemenuhan hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan,” kata Esti kepada media, Rabu (28/5/2025).

Untuk itu, Esti meminta pemerintah menggratiskan sekolah swasta di wilayah tertinggal dan kawasan perkotaan padat penduduk yang memang kekurangan sekolah negeri.

Tak hanya itu, dia juga meminta pemerintah mulai menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan keputusan MK.

“Yang perlu dihitung adalah berapa anggaran yang dibutuhkan. Termasuk sekolah-sekolah swasta yang perlu diperhitungkan anggaran untuk operasionalnya seperti gaji guru, tenaga kependidikan, fasilitas, dan sebagainya,” jelasnya.

“Khususnya sekolah swasta yang menampung banyak masyarakat kurang mampu, sekolah swasta di daerah 3T, dan lain-lain,” lanjut Esti.

Politisi PDIP ini mengatakan perencanaan anggaran yang matang perlu dilakukan agar kebijakan baru nantinya tetap mengutamakan kualitas pendidikan.

“Ini saatnya Pemerintah meninjau kembali struktur anggaran. Realokasi anggaran pendidikan yang 20% dari APBN, agar penggunaannya tepat dan sesuai regulasi yang ada,” tuturnya.

Dengan begitu, Esti menyebut kebijakan yang dijalankan nanti dapat tepat sasaran.

“Tidak hanya sekadar memenuhi angka formal, tetapi juga menjamin bahwa seluruh biaya operasional, mulai dari gaji guru, fasilitas, hingga kebutuhan dasar lainnya tetap berjalan, meski diberlakukan kebijakan gratis,” tandasnya. (saa/muu)