Kejagung Beberkan Cara Hakim Djuyamto Suap Penyidik, Mulai Titip Tas ke Satpam PN Jaksel Hingga...

Jakarta, tvOnenews.com - Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengungkapkan bahwa ketua majelis hakim yang memberikan vonis lepas terhadap terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng, Djuyamto, sempat menitipkan tas berisi uang kepada satpam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). 

Kabar ini baru diketahui, kata dia, setelah Djuyamto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. "Benar (ada penyerahan tas milik Tersangka Djuyamto)," beber Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Kamis (17/4/2025).

Tas milik Djuyamto itu baru diterima penyidik pada Rabu (16/4). Adapun isinya adalah sejumlah uang yang ditutupi dengan dua ponsel serta uang dalam mata uang dolar Singapura.

"Tapi baru kemarin siang diserahkan oleh satpam yang ditutupi dua handphone dan uang dolar Singapura 37 lembar kalau tidak salah," cerita Harli.

Harli belum menjelaskan lebih rinci mengenai kapan dan dalam rangka apa tas itu dititipkan Djuyamto kepada satpam. 

Begitu pula mengenai asal-usul uang yang ada dalam tas tersebut. Dia hanya menyebut tas serta isinya kini telah disita penyidik.

"Berita acara penyitaannya sudah ada," pungkasnya.

Seperti diketahui, Djuyamto merupakan salah satu dari delapan tersangka skandal suap vonis lepas terhadap terdakwa korporasi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Djuyamto disebut menerima uang Rp 6 miliar.

Uang itu diterima Djuyamto dan Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang kala itu menjabat Wakil Ketua PN Jakpus. 

Arif telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan jaksa.

Arif diketahui menjadi sosok yang meminta suap Rp 60 miliar untuk mengatur vonis ontslag kepada terdakwa korporasi kasus migor. 

Kemudian dibagi-bagi kepada majelis hakim yang menangani perkara korupsi ekspor bahan baku migor.

Selain Djuyamto, majelis hakim pemberi vonis lepas itu terdiri atas Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom selaku hakim anggota. 

Ketiganya mengetahui tujuan penerimaan uang tersebut agar perkara diputus ontslag alias divonis lepas.

Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini menetapkan delapan tersangka kasus suap di balik vonis lepas terdakwa korporasi perkara korupsi migor. Kejagung mengungkap adanya suap senilai Rp 60 miliar yang diterima hakim untuk memuluskan vonis lepas tersebut.