Pramono Luncurkan KJP Plus 2025: 707 Ribu Siswa Dapat Bantuan, Anggaran Naik Jadi Rp3,29 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung resmi meluncurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus 2025 yang akan disalurkan kepada 707.622 siswa di tahap pertama tahun ini.

“Hari ini secara resmi KJP Plus yang berjumlah kurang lebih 707.622 siswa kami luncurkan, kami bagi, kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lebih dari seminggu ini semuanya bisa terselesaikan,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Dari total penerima, 580.893 siswa adalah penerima lanjutan, sementara 126.729 siswa merupakan penerima baru dan mereka yang sebelumnya sempat dicoret dari KJP tahap 2 tahun 2024.

Pramono menegaskan bahwa keputusan mengembalikan penerima KJP yang sempat dicoret adalah langkah nyata dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Jakarta.

“Saya dan Bang Doel memutuskan oke semuanya dapat dan kemudian pergubnya kita buat supaya semuanya dapat. Jadi ini kalau ditanya kenapa dulu nggak diputuskan, ya saya tidak mau melihat ke belakang, yang jelas saya memutuskan,” tegasnya.

Keputusan ini sekaligus menjawab keluhan masyarakat yang diserap Pramono saat kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menjelaskan bahwa pencairan KJP Plus tahap 1 tahun 2025 telah tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 266 Tahun 2025.

Adapun rincian penerima KJP Plus adalah SD/MI sebanyak 338.971 siswa, SMP/MTS sebanyak 189.437 siswa, SMA/MA sebanyak 62.295 siswa, SMK sebanyak 111.315 siswa, SLB sebanyak 2.908 siswa, dan jenjang PKBM sebanyak 2.696 siswa.

Dengan peningkatan jumlah penerima ini, anggaran KJP Plus meningkat drastis dari Rp2,05 triliun menjadi Rp3,29 triliun.

“Hari ini penerima lama sudah langsung menerima. Sementara penerima baru masih perlu proses administrasi di bank untuk pembuatan rekening, cetak buku, dan lainnya,” jelas Sarjoko.

KJP Plus 2025 bukan hanya sekadar bantuan pendidikan, tetapi juga wujud nyata komitmen Pemprov DKI dalam memastikan tidak ada anak Jakarta yang putus sekolah karena masalah ekonomi. (agr/raa)