Tuai Pertanyaan Publik! KPK Geledah Kantor Pengacara Febri Diansyah, Ahli Hukum Singgung Hasto

Jakarta, tvOnenews.com - Aksi KPK yang menggeledah kantor Visi Law Office milik Febri Diansyah, di Kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (19/3), menuai pertanyaan publik, hingga Ahli Hukum Pidana dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), Semarang, Mahrus Ali.

Pasalnya, Mahrus Ali katakan, mengapa penggeledahan tersebut dilakukan tidak lama setelah kantor hukum Febri Diansyah menjadi pengacara Sekjen PDIP, Hasto  Kristiyanto.

"Menurut saya timing-nya yang mencurigakan. Kok baru sekarang setelah Febri dan Rasamala jadi kuasa hukumnya Hasto Kristiyanto," beber Ahli Hukum Pidana Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Mahrus Ali, Rabu (19/3/2025). 

Untuk diketahui, Visi Law Office sebelumnya bernama Visi Integritas Law Office dan merupakan kantor hukum yang didirikan mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah bersama mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz pada Oktober 2020. 

Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada Januari 2022, Rasamala Aritonang turut bergabung. 

Rasamala sendiri adalah mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK.

Dalam hal ini, Mahrus Ali akui jika saat ini KPK dalam melakukan penggeledahan tidak harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas KPK dan pengadilan.

Kata dia, KPK dalam hal ini bisa kapanpun melakukan penggeledahan. Hanya saja, jika melihat waktunya tidak tepat. 

Bahkan dia menyinggung kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Febri itu jadi kuasa hukum SYL itu dalam tahap penyelidikan. Kalau benar dalam tahap penyelidikan berarti belum ada tersangkanya. Sementara penggeledahan itu tahapnya dilakukan pada proses penyidikan. Jadi tidak tepat," beber Mahrus Ali. 

Pengakuan Kuasa Hukum Hasto

Sementara, Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto yakni Todung Mulya Lubis menyatakan jika Sekjen PDIP adalah tahanan politik yang coba dibungkam dengan tuduhan tindak pidana korupsi. 

Untuk melawan itu, perlawanan secara hukum menjadi pilihan terakhir yang akan ditempuh. 

Hal ini sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi peradilan dan majelis hakim yang menyidangkan kasus Hasto. 

"Hari ini perlawanan politik terhadap kekuasaan yang korup dan pelanggar konstitusi justru dikriminalisasi menggunakan dalih pemberantasan korupsi," beber Todung beberapa waktu lalu.