PB HMI Dukung Kebijakan Bahlil Dalam Tata Kelola LPG Subsidi Agar Tepat Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com - Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia untuk menghentikan penyalahgunaan liquefied petroleum gas (LPG) subsidi 3 Kg.

Wasekjen Bidang ESDM HMI, Munawir mengatakan bahwa niat baik dari Menteri ESDM dalam menerapkan aturan Kementerian ESDM dan Pertamina itu dengan tujuan untuk penataan terhadap proses penjualan LPG.

Menurut Munawir, anggaran subsidi LPG pada tahun 2025 telah mencapai 87 triliun, dimana seharusnya harga ditingkat masyarakat hanya Rp 5000 Per kilo gram artinya harga satu tambung LPG 3 Kg itu hanya Rp 15.000. Namun pada faktanya harga LPG 3 kg tersebut sampai di masyarakat senilai Rp 25.000 sampai Rp 30.000 per tabung sehingga pemerintah menganggap bahwa LPG subsidi 3 Kg sangat potensi tidak tepat sasaran.

"Saya merasa bahwa banyaknya letupan-letupan dan komentar yang kurang mendukung atas kebijakan pemerintah disebabkan tidak betul-betul mencernah tujuan dan niat baik pemerintah dalam menerapkan regulasi baru dari kementerian ESDM, Padahal harapan Pemerintah masyarakat kurang mampu betul- betul menikmati LPG Subsidi dari Pemerintah dengan harga yang sebenarnya, Maka dari itu mari kita memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat," kata Nawir, kepada wartawan, Kamis (6/2).

Mantan Ketua HMI Cabang Kolaka ini menambahkan, coba bayangkan pemerintah menggunakan anggaran Rp 87 triliun untuk LPG subsidi namun masyarakat membeli LPG subsidi 3kg melon tersebut dengan harga mahal. 

"Kami yakin bahwa ada mafia-mafia LPG subsidi melon selama ini dalam distribusi tersebut sehingga pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk menghentikan itu dengan menghadirkan regulasi baru agar masyarakat memperoleh haknya dalam menggunakan LPJ subsidi 3 Kg dari pemerintah," ujarnya.

Inilah yang dimaksud Menteri Bahlil akan ada penertiban dan pengaturan soal tata kelola Gas Elpiji agar lebih transparan, efektif dan efisien serta tepat sasaran sehingga seluruh masyarakat terlayani dengan baik.

Beberapa yang menjadi kendala selama ini karena mungkin pengawasan yang tidak optimal baik aspek distribusi, disparitas harga dan pemberian izin lokasi baik agen hingga pangkalan.

"Sekali kami tegaskan bahwa Bidang ESDM PB HMI mendukung penuh Kebijakan baru pemerintah melalui Kementerian ESDM demi kesejahteraan masyarakat dan membasmi mafia-mafia LPG Subsidi Melon tersebut," pungkas pria asal Sultra ini. (ebs)