Kritik Rocky Gerung Soroti Kasus Pagar Laut: Tak Ada Koordinasi yang Jelas di Kabinet Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com – Kaukus Nusantara Bersatu menggelar diskusi bertajuk "Arah Indonesia ke Depan" di Jakarta pada Kamis (23/1). Diskusi ini menghadirkan aktivis dan pengamat politik Rocky Gerung serta anggota DPR-RI Benny K. Harman sebagai host. 

Acara ini bertujuan untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya, serta mengeksplorasi berbagai pandangan tentang masa depan politik dan ekonomi Indonesia.

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis ini, Rocky Gerung menyoroti beberapa isu strategis yang menurutnya menjadi perhatian publik, mulai dari pengaruh pemerintahan sebelumnya yang masih terasa, hingga langkah-langkah Prabowo dalam menentukan arah kebijakan nasional. Rocky menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terlihat adanya keinginan dari kelompok tertentu untuk mempertahankan pengaruh pemerintahan Presiden Jokowi dalam kabinet saat ini.

"Saat ini kita bisa lihat, ada dua kepentingan yang berjalan dalam pemerintahan Prabowo. Satu sisi ada keinginan untuk melanjutkan kekuasaan lama, tapi di sisi lain ada yang ingin bersikap populis sesuai dengan keinginan publik," ungkap Rocky dalam diskusi tersebut.

Paradigma Pemerintahan yang Belum Jelas

Rocky Gerung menyoroti bahwa hingga kini, pemerintahan Prabowo masih belum menunjukkan arah dan paradigma yang jelas dalam pengambilan kebijakan. Ia membandingkan hal ini dengan langkah cepat yang diambil oleh Presiden Donald Trump saat pertama kali dilantik.

"Donald Trump begitu diambil sumpah langsung mengumumkan paradigma pemerintahannya. Sementara di Indonesia, hingga saat ini kita belum mendapatkan gambaran yang jelas, ke mana arah pemerintahan ini akan dibawa," kata Rocky.

Salah satu contoh yang ia angkat adalah kasus pagar laut di Tangerang, yang menurutnya memperlihatkan kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah.

"Kasus pagar laut di Tangerang memperlihatkan tidak adanya koordinasi yang jelas di kabinet. Instruksi untuk membongkarnya memang sudah diberikan oleh Presiden dengan melibatkan TNI AL, tetapi hingga kini belum jelas siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus dihukum," paparnya.

Rocky juga menyoroti persoalan proyek reklamasi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang menurutnya memiliki potensi menimbulkan konflik sosial berbasis etnis dan ras. Ia mengkritik lambatnya penanganan kasus tersebut dan menilai bahwa pemerintah terkesan 'mencicil' penyelesaiannya tanpa adanya langkah konkret yang diumumkan kepada publik.