Mahasiswa Berunjuk Rasa di Mabes Polri, Ini Penyebabnya
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Lingkar Mahasiswa Pemuda Pelopor (LMPP) melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta Selatan, yang berlangsung pada Senin (13/1/2025).
Mereka menuntut agar pihak kepolisian mengusut dugaan keterlibatan oknum polisi di Kota Malang terkait pembiaran bisnis rokok ilegal.
Ketua LMPP, Kartika Dewantoro menjelaskan oknum polisi tersebut diduga melakukan pembiaran dan pengawalan terhadap bisnis rokok ilegal yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur.
"Produsen rokok itu pernah diamankan oleh Bea dan Cukai Pasuruan dengan barang bukti satu truk dan ratusan rokok ilegal tanpa cukai. Namun, oknum yang diduga terlibat dalam pembiaran atau pengamanan kegiatan produksi rokok tersebut, tidak turut diamankan," kata Kartiko dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).
Dia mengungkapkan selain diduga menjadi pihak pengamanan ilegal atau membekingi rokok ilegal di Jawa Timur, oknum polisi itu juga diduga memiliki beberapa mesin pembuatan rokok yang dititipkan kepada beberapa pihak yang bekerja di bidang pembuatan rokok ilegal di wilayah tersebut.
"Yang berproduksi di Malang dengan beberapa merek yang berbeda. Diduga dari hasil kejahatan itu, menjadi latar belakang bergeraknya produksi dan jual beli rokok ilegal. Oknum itu memiliki aset yang tersebar di Kota Malang dan jauh melebihi penghasilan seorang anggota Bintara Polri," tegasnya.
Dia menambahkan kegiatan produksi rokok ilegal sudah sangat jelas merugikan negara dan membebani APBN dalam membiayai dampak negatifnya.
"Produksi dan peredaran rokok ilegal terus menggerus pasar industri rokok yang patuh pada aturan cukai, sehingga industri terbebani, terancam bangkrut, dan berdampak pada PHK," jelasnya.
Kartiko memaparkan Polri seharusnya dapat mengawasi kegiatan yang melanggar undang-undang dan menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
Dia juga meminta dengan tegas agar segera diusut tuntas bisnis haram tersebut dan segera dilakukan pengecekan harta kekayaan oknun polisi di Malang yang tidak wajar.
"Seharusnya Propam Polri dapat menyikapi dan menindaklanjuti secara tegas pelanggaran Kode Etik Polri dan Undang-Undang Pidana Umum terhadap oknum tersebut," tuturnya.
Load more