Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Wujudkan Swasembada Energi, DPR Harap Kasus Geomembrane Cepat Selesai

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan mempertanyakan perkembangan dugaan skandal geomembrane di Blok Rokan.

Hal ini disampaikan Hinca dalam RDP di komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung dan para Kajati seluruh Indonesia.

Hinca menyampaikan laporannya tersebut dalam bentuk buku tebal terkait masalah yang terjadi selama ini seiring banyaknya pengaduan masyarakat ke DPR terkait Kejaksaan Agung.

Menurutnya, ada banyak kejanggalan dalam proses tender geomembrane tersebut, bahkan hingga pelaksanaannya juga perlu mendapat perhatian oleh aparat penegak hukum untuk memeriksa material geomembrane yang digunakan oleh PT. Pertamina Hulu Rokan dalam operasional mereka.

“Ada banyak sekali kejanggalan yang saya temukan, bahkan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Pertamina yang lama yaitu Ibu Nicke bahwa telah ditemukannya tiga unsur perbuatan melawan hukum dalam skandal pengadaan geomembrane ini,” ujar Hinca dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).

Hinca juga berharap agar dugaan skandal ini dapat diselesaikan oleh Kejaksaan Agung dalam rangka bersih-bersih BUMN Pertamina, mengingat saat ini jajaran Direksi dan Komisarisnya sudah berganti.

“Ini adalah momentum penting bagi Pertamina untuk membiarkan dirinya diperiksa sedalam-dalamnya, terutama terhadap anak dan cucu perusahaannya yang disinyalir memiliki banyak oknum yang buruk dan mencoreng nama baik perusahaan, khususnya mereka-mereka yang berada di PT. Pertamina Hulu Rokan yang nama-namanya sudah saya laporkan kepada Kejaksaan Tinggi Riau," ucap Hinca.

Dalam Rapat Kerja tersebut, Hinca juga menyampaikan bahwa laporan yang dibuat tersebut semata-mata untuk membantu Pemerintahan era Presiden Prabowo dalam mewujudkan Swasembada Energi.

“Saya minta Pimpinan, dalam rapat-rapat ini panggil semua (pihak), bongkar semua kasus-kasus ini. Bagian dari pengawasan kita (DPR). Kalau tidak, target swasembada energi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tidak didukung oleh Jaksa Agung. Nah, kalau ini kita selesaikan Pak Jaksa Agung, bisa tembus Rp5.000 triliun itu APBN kita," tegas Hinca pada Raker Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung.