Jeritan Warga Rempang Menolak Relokasi, Ibu-ibu Duduk Sambil Menangis: Kami Lemah, Tolong Pak Presiden!

Jakarta, tvOnenews.com - Curahan hati warga Rempang yang tegas menolak direlokasi dari kampung dan tanah kelahirannya, bahkan sambil menangis menyebut nama Presiden Joko Widodo.

BP Batam berkomitmen untuk terus menyelesaikan berbagai tahapan guna mendukung percepatan investasi Kawasan Rempang. 

Terbaru, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, memastikan pihaknya akan terus memaksimalkan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City. 

_{Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Muhammad Rudi. (Humas BP Batam)}

Muhammad Rudi menyebut jika tim pendataan masih akan bekerja maksimal untuk menyampaikan sosialisasi terkait hak-hak masyarakat dalam pembangunan kawasan. 

"Tenggat waktu 28 September 2023 mendatang bukan batas akhir. Kami berharap, proses pergeseran warga terselesaikan dengan baik dan lebih cepat," ungkap Rudi saat menghadiri silaturahmi bersama masyarakat Rempang di Asrama Haji Batam Center, Minggu (24/9/2023).

Sebelumnya ribuan aparat keamanan sempat bersikap represif saat membubarkan warga yang menolak direlokasi dari kawasan Pulau Rempang. 

Gas air mata, water canon hingga pasukan huru-hara bersenjata lengkap yang jumlahnya diduga mencapai 1.000 personel bertindak represif terhadap warga yang menolak direlokasi dari Pulau Rempang. 

_{Aparat Kepolisian di konflik agraria Pulau Rempang. (source: Antara)}

Alih-alih mendengar suara rakyatnya sendiri, Muhammad Rudi Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam justru dianggap lebih mementingkan investor asing China yang akan berinvestasi hingga Rp381 di proyek Rempang Eco City.

Sosialisasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada masyarakat Pulau Rempang dianggap masih kurang, sehingga muncul gejolak di Kota Batam tersebut. 

Setelah menjadi sorotan nasional hingga menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam bersikap lunak.

Muhammad Rudi kini menginstruksikan seluruh pegawai BP Batam dan Pemkot Batam agar tidak memaksa masyarakat Pulau Rempang untuk pindah. 

"Apalagi memaksa, itu tidak ada dan tidak boleh dilakukan," katanya, Sabtu (23/9/2023). 

"Kami ingin ada sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tau, investasi ini masuk, apa manfaatnya buat masyarakat setempat dan tentu apa hasilnya ke depan yang mereka dapat," tuturnya.