Golkar Minta Legislator Susun Regulasi dan Anggaran Kebencanaan di Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Golkar menggelar bimbingan teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 pada 10–12 Desember 2025 di Jakarta. Salah satu yang akan dibekali kepada legislator daerah yakni terkait kesiapsiagaan penanganan bencana.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Dirinya menjelaskan bahwa bencana yang terjadi di Sumatera hingga sejumlah daerah di Indonesia menjadi pengingat untuk anggota Fraksi Partai Golkar DPRD, yaitu harus memiliki sensitivitas tinggi, baik secara kemanusiaan maupun kelembagaan. 

“Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” kata Zulfikar.

Kemudian Zulfikar mengungkapkan, legislator nantinya juga akan dibekali dengan penyusunan regulasi daerah yang berkaitan dengan mitigasi dan penanganan bencana, termasuk penyempurnaan Perda kebencanaan dan tata ruang yang adaptif terhadap risiko.

Selain itu yang kedua yaitu mengalokasikan dan mencadangkan anggaran kontingensi kebencanaan di APBD agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat ketika bencana melanda tanpa harus terhambat proses administratif yang panjang.

Dan yang ketiga yaitu memahami tata koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan elemen masyarakat. Zulfikar menegaskan bahwa Partai Golkar memandang isu kebencanaan sebagai mandat moral dan politik yang tidak bisa ditunda. 

“Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” tutur Zulfikar.

Kemudian sebagai bentuk empati dan prioritas terhadap kondisi masyarakat, Panitia Bimtek memutuskan tidak mengikutsertakan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah yang sedang dilanda bencana, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Adapun keputusan ini merupakan instruksi langsung kepada para legislator agar siaga di daerah masing-masing untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

“Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” tutur Zulfikar.