Kenaikan UMK Rendah, Buruh di Brebes Berunjuk Rasa ke DPRD

Brebes, Jawa Tengah - Upah Minimun Kabupaten (UMK) 2022 terendah nomor empat di Jawa Tengah yang hanya Rp1.885.019,39 membuat buruh di Kabupaten Brebes merasa terancam kesejahteraannya. Sejumlah elemen serikat buruh Senin ( 6/12/2021) siang mendatangi gedung DPRD Brebes untuk menyampaikan aspirasi.

Dalam pertemuan buruh dan sejumlah anggota dewan serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, terungkap bahwa buruh merasa terancam kesejahterannya akibat kenaikan UMK yang cuma 0,97 persen. Padahal tuntutan buruh sebelumnya kenaikan UMK itu bisa mencapai 25 persen.

Menurut Yuliawan Agung Pranoto dari Aliansi Serikat Pekerja Kabupaten Brebes menyatakan bahwa UMK yang sudah ditetapkan oleh gubernur Jateng jauh dari harapan mereka, apalagi situasi pandemi para buruh harus punya dana ekstra untuk pembelian masker dan hand sainistizer, pembelian kuota untuk daring anak mereka serta kewajiban membayar asuransi.

"kita meminta Pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal ini bupati untuk membuat regulasi agar perusahaan yang ada di Brebes bisa menerapkan Struktur Skala Upah sesuai dengan pasal 20 PP 36 tahun 2021 dimana perusahaan dapat membayar buruh sesuai dengan kemapuan masing masing " Ujar Yuliawan Agung Pranoto.

 " Kita tidak bisa melawan produk hukum PP 36 tahun 2021 , tetapi kita bisa mencari jalan keluar yakni pemerintah Kabupaten Brebes mendesak kepada perusahaan untuk menerapkan struktur skala upah , bila itu diterapkan kesejahteraan buruh bisa teratasi karena pengupahan buruh tidak terlalu timpang menghadi kondisi ekonomi " tambah Agung.

Mustollah perwakilan komisi II DPRD Brebes  memahami keresahan buruh akibat kenaikan UMK di Brebes yang hanya 0,97 persen . Pihaknya akan mengundang semua fihak diantaranya pelaku industri , buruh dan pemerintah kabupaten Brebes.

" kami akan memberikan ruang disini agar segera dilakukan pertemuan membahas hal ini, kesejahteraan buruh terpenuhi iklim sejuk bagi pelaku industri bisa terjaga " ujar Mustollah kepada wartawan.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes  Warsito Eko Putro mengatakan untuk memenuhi tuntutan buruh pihaknya akan segera mengupayakan terbitnya Surat Edaran Bupati.

" kami segera akan duduk bersama agar pelaku industri bisa menerapkan Struktur Skala Upah dan tunjangan tunjangan dengan mencari celah yang melekat di PP 36 tahun 2021 juga, tunjangan tunjangan tersebut diantaranya tunjangan kehadiran, tunjangan fasilitas dan tunjangan lain yang menjadi hak pekerja ". jelas Warsito Eko Putro.(OtongSusilo/Buz)